Deklarasikan tolak politik uang, Ini ajakan Bupati Kepulauan Meranti

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengajak seluruh elemen masyarakat menjunjung nilai demokrasi dengan mengedepankan cara bersih dalam Pilkada Meranti Tahun 2020dalam Deklarasi Tolak Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, Selasa

"Jika kita jaga upaya itu, mudahan-mudahan pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mewakili dan sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya.

Ia menilai kegiatan yang diinisiasi Bawaslu Meranti ini sangat strategis dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga penyelenggaraan Pilkada Meranti yang bersih dan bebas dari politik uang.

"Jangan sampai karena ada kekuatan ekonomi dari kelompok tertentu dapat mencederai demokrasi yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri. Untuk itu, kami ingatkan masyarakat jangan sampai harga diri kita dihargai dengan sejumlah uang yang nilainya tidak seberapa," jelas Bupati.

Ia menuturkan untuk menjaga Pilkada bersih tidak bisa dilakukan sendiri tapi butuh kerjasama semua pihak. Terutama para tokoh untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar jangan terlibat politik uang baik menerima maupun meminta.

"Kita juga mengajak kepada para tokoh untuk senantiasa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat paham kalau pemimpin yang bersih memang diperlukan untuk memajukan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Tak hanya itu, Ketua DPW PAN Riau itu juga meminta Bawaslu dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dalam rangka deteksi dini segala praktik 'Money Politic'. Baik itu dari oknum pasangan calon yang memberi atau masyarakat yang meminta.

"Kadang kala politik uang terjadi karena adanya tuntutan masyarakat yang meminta kepada para calon. Makanya kita bersama-sama mencari solusi untuk menghilangkan upaya terlarang itu," pungkas Bupati.

Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal berharap dengan dilakukannya Deklarasi Pilkada Meranti bersih bebas politik uang ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat jangan sampai terlibat politik uang. Karena secara aturan undang - undang termasuk pelanggaran yang dapat diancam pidana.

"Politik uang ini sesuai aturan UU juga dapat menjerat dan mengancam masyarakat," ujarnya.

Iapun mengingatkan perilaku dari peserta Pilkada yang acap kali melakukan politik uang dengan dalih bantuan sosial. Untuk itu agar tidak terjerat, dia menyarankan pemberian bantuan sosial ataupun sedekah dapat dilakukan setelah pesta demokrasi selesai.

"Jika ingin sedekah dapat dilakukan setelah Pilkada selesai. Tapi jangan saat proses Pilkada berlangsung karena akan menciderai pesta demokrasi yang bersih," ucapnya.

Sementara itu Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto yang mengaku siap mendukung penyelenggaraan Pilkada Meranti 2020 yang bersih bebas politik uang. Sesuai dengan tupoksi Polri dikatakan Kapolres jajarannya akan melakukan monitoring sebagai deteksi dini untuk menjaga Pilkada Meranti berjalan dengan elegan dan demokratis.

"Kita juga berkomitmen melakukan penegakan hukum jika memang ditemukan pelanggaran hukum. Karena kita tidak ingin pesta demokrasi ini dicederai dengan adanya politik uang," tutupnya.