Menkeu Sri Mulyani khawatir naiknya kasus COVID-19 berdampak buruk pada ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia harus terus berhati-hati dalam menangani COVID-19 yang saat ini kasusnya mengalami peningkatan cukup signifikan karena akan berdampak lebih buruk pada perekonomian.

"Indonesia terus berhati-hati agar kita tetap bisa menangani COVID-19 karena memberikan dampak sosial, ekonomi, dan keuangan yang luar biasa," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Bayar pajak untuk jaga negara

Sri Mulyani menyebutkan saat ini lebih dari 60 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia dengan total korban meninggal sebanyak 1,42 juta jiwa, terjadi penambahan besar-besaran di Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, dan Korea.

Di Indonesia hingga 29 November 2020 telah mencapai 534 ribu kasus dengan total kematian sebanyak 16.815 jiwa dan penambahan per hari pada seminggu terakhir lebih dari 5.000 orang.

Sri Mulyani menekankan langkah 3T yaitu tracing, tracking, dan treatment, serta penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus dilakukan dalam rangka menekan kasus positif COVID-19.

“Kepatuhan semua pelaku usaha dan masyarakat penting untuk kita semua jaga. Kita lakukan banyak langkah tapi masyarakat juga yang menentukan kita berhasil atau tidak,” tegas Sri Mulyani.

Ia menyebutkan tingginya kasus COVID-19 telah mampu mempengaruhi perekonomian nasional yaitu menekan hingga pertumbuhan terkontraksi 5,34 persen pada kuartal II meskipun telah terjadi perbaikan pada kuartal III.

Meski demikian Sri Mulyani mengatakan perbaikan pada kuartal III tersebut masih sangat awal sehingga akan mudah terpengaruh dengan terjadinya peningkatan kasus COVID-19.

"Pada kuartal III kita sudah lihat pemulihan ekonomi namun ini masih sangat awal. Perekonomian masih tumbuh negatif meski jauh lebih rendah dibandingkan kuartal II," kata Sri Mulyani.

Oleh sebab itu pemerintah juga akan terus menjaga momentum pembaikan ini melalui penggunaan APBN yang merupakan instrumen penting dalam mengelola ekonomi, terutama saat menghadapi pandemi.

Belanja negara pada tahun ini mencapai Rp2.739,2 triliun dengan Rp695,2 triliun di antaranya masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi bidang kesehatan Rp97,26 triliun dan perlindungan sosial Rp234,33 triliun.

Kemudian dukungan bagi sektoral K/L dan pemda Rp65,97 triliun, dorongan untuk UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, serta insentif usaha Rp120,6 triliun.

"Itu tidak cukup kalau tidak ikut serta menghalangi COVID-19 agar tidak tersebar. Disiplin protokol kesehatan adalah suatu keharusan untuk semuanya, tidak pandang bulu. Kita semua harus ikut dalam mencoba mengatasi penyebaran COVID-19," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani sebut terus berupaya jaga APBN tetap sehat di tengah pandemi

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Kita harus hati-hati karena pemulihan masih tahap awal

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah