Wajar 12 tahun sempat ditolak

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Pimpinan Fraksi Partai Golkar di Komisi X DPR RI (bidang pendidikan), Ferdiansyah mengatakan, kendati sempat menolak, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima agar pemerintah segera menerapkan Program Wajib Belajar 12 Tahun pada 2012.

"Terus terang, sempat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak setuju (menerapkan Program Wajib Belajar atau Wajar 12 Tahun itu), dengan alasan dananya tidak ada," katanya kepada ANTARA Riau Senin.

Ia mengungkapkan, setelah melalui perjuangan cukup panjang dan alot, akhirnya Mendikbud menyetujui aspirasi rakyat mengenai penerapan Program Wajar 12 Tahun.

"Alasan tidak adanya dana itu sebetulnya tak bisa jadi pengganggu. Tengok saja dana BOS. Pada awalnya 'kan untuk SD dan SMP pun juga dimulai dengan tidak (gunakan dana) besar. Jadi, hal ini sebenarnya hanya soal kemauan politik," tandasnya.

Menurut Ferdiansyah, sejumlah fraksi pendukung lainnya melihat sikap Mendikbud beserta jajarannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang awalnya tidak setuju (penerapan Program Wajar 12 Tahun), bisa dianggap sikap tidak konsisten.

"Ini suatu sikap yang tidak konsisten. Karena, Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) Sembilan Tahun menurut keterangan Mendikbud sendiri, sudah tuntas pada Tahun Ajaran 2009/2010. Artinya, sudah waktunya meneruskan pada Wajar 12 Tahun," tegasnya.

Ferdiansyah juga kurang memahami apa yang menjadikan Mendikbud kurang konsisten, padahal selama ini selalu optimistis dalam pencapaian target-target tertentu.

"Makanya perlu diklarifikasi, mengapa khusus untuk Program Wajar 12 Tahun, beliau bersikap demikian," katanya.

Ferdiansyah kemudian mengingatkan Kemdikbud agar selalu mendahulukan riset dan perenungan yang arif, sebelum menetapkan suatu kebijakan.

"Lakukanlah perenungan, riset, evaluasi dan perbaikan yang tentunya menggunakan data yang valid, misalnya, dengan memanfaatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud," katanya.

Ia mengharapkan pemanfaatan peran Balitbang seoptimal mungkin harus dilakukan sehingga Mendikbud tidak mengeluarkan kebijakan yang sering terkesan ragu-ragu atau tidak konsisten dalam penerapannya.

"Mari untuk selanjutnya, Mendikbud lebih mengoptimalkan peran Balitbang, supaya tepat dalam mengambil keputusan. Tegas saja, hal ini menjadi perhatian khusus bagi FPG di DPR RI," tandas Ferdiansyah.