Mataram (ANTARA) - Pengerjaan konstruksi jalan Bypass Bandara Internasional Lombok menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, batal dilaksanakan bulan Agustus ini, lantaran Kementerian PU meminta dilakukannya tender ulang.
"Awalnya dari tiga paket pekerjaan itu sudah dimenangkan oleh satu perusahaan namun setelah dievaluasi tiba tiba pusat melalui Kementerian PUPR meminta dilakukan lelang kembali," kata Kepala Dinas PUPR NTB, H Sahdan di Mataram, Ahad (16/8).
Sahdan mengaku, tidak mengetahui alasan dibalik pembatalan tersebut. Karena, semua urusan tender ditangani oleh Kementerian PUPR. Sedangkan tugas daerah hanya diberikan kewenangan menyiapkan teknis seperti lahan atau urusan lain yang berkaitan dengan sosial masyarakat.
"Detailnya itu urusan Menteri, karena semua prosesnya dilakukan di Jakarta. Kalau kita di daerah tidak tahu apa-apa," tegasnya.
Menurutnya, dari infornasiKementerian PUPR akan melakukan tender ulang kembali pada Oktober 2020. Selain tender pengerjaan juga langsung dilakukan pada bulan yang sama.
"Insya Allah pertengahan Oktober sudah kontrak. Action-nya juga di bulan yang sama Oktober," ujar Sahdan.
Sahdan menjelaskan, pengerjaan jalan bypass BIL-Kuta itu, akan di bangun sepanjang 17,35 kilometer dengan lebar 50 meter. Nantinya jalan tersebut memiliki delapan lajur. Sementara total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut mencapai Rp800 miliar.
Meski demikian, lanjut Sahdan, sampai dengan saat ini masih ada beberapa orang yang masih mempertahankan lahannya meski hasil apraisal ada. Namun uang pembebasan lahannya itu sudah dititipkankan di pengadilan. Masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan jika ingin dibayar maka harus berurusan dengan pengadilan.
Jika hasil harga apraisal rendah pemerintah pun tidak akan membayar melebihi hasil apraisal tersebut.
"Ada beberapa orang yang masih kuat bertahan. Lainnya hanya ikut ikutan. Yang jelas tidak mungkin dibayar melebihi hasil apraisal," katanya.
Sahdan menyatakan, dengan berkurangnya waktu pengerjaan yang awalnya dimulai Agustus ini dipindah ke pertengahan Oktober tentu banyak konsekuensi yang harus disiapkan agar Juni tahun 2021 Bypass tersebut dapat dituntaskan.
Pemerintah menambahkan sumber daya seperti jumlah tenaga kerja, alat alat, termasuk kebutuhan material ditambah target Juni itu bisa selesai.
"Resikonya menambah tenaga kerja. Tenaga alatnya material kita tambah," ungkapnya.
Disinggung dengan kebutuhan tenaga kerja? Sahdan mengatakan daerah tentu ingin agar pelibatan tenaga kerja lokal bisa maksimal. Dalam pengerjaannya itu tenaga yang dibutuhkan mencapai 1.000 lebih. Namun Sahdan mensyaratkan yang akan dipakai sesuai dengan kualifikasinya, yakni mempunyai sertifikasi keahlian tertentu.
"Kita tetap mendorong agar pelibatan tenaga kerja lokal tetap ada. Karena itu harapan daerah," katanya.
Berita Lainnya
Anies Baswedan ajak pendukungnya di NTB ramaikan kampanye akbar JIS pada 10 Februari
06 February 2024 15:39 WIB
KPU Belu, NTB percepat proses pengepakan kotak suara
30 January 2024 11:12 WIB
BI dan TPID NTB pelajari inovasi Tasikmalaya dalam mengendalikan inflasi
26 January 2024 13:18 WIB
Mentan: NTB berhasil menyumbang produksi padi sebesar 880,99 ribu ton
25 January 2024 13:12 WIB
Tersambar petir, 8 kambing tewas dan seorang warga NTB dievakuasi ke RS
02 December 2023 12:01 WIB
Tim Densus 88 Antiteror Polri tangkap 3 tersangka teroris jaringan AD di NTB
20 October 2023 12:03 WIB
Aminullah, sorang pemancing tenggelam di Pantai Lombok
20 August 2023 17:50 WIB
Tim SAR lakukan evakuasi satu korban tewas terseret ombak di Lombok Barat NTB
24 July 2023 11:26 WIB