Ini jawaban Plh Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum tujuh fraksi DPRD

Bengkalis (ANTARA) - Plh Bupati Bengkalis Bustami HY pada sidang paripurna yang digelar, Selasa (28/7) malam menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum tujuh Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019.

DPRD gelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Bengkalis Tahun 2019, Selasa (28/07/2020).

Terhadap pandangan Fraksi PKS terkait apresiasi predikat Opini WTP Bustami mengatakan hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan, dan tentu saja tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen bersama pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di Kabupaten Bengkalis.

"Terhadap penetapan target PAD yang dirasa kurang cermat, akan menjadi perhatian bagi kami ke depannya. Namun dapat kami sampaikan penghitungan target PAD disusun sesuai dengan kemampuan untuk pencapaiannya disamping mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya," ujar Bustami menanggapi masukan dari Fraksi Golkar.

Kemudian, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Febriza Luwu terkait peningkatan PAD akan menjadi pertimbangan dan perhatian serius ke depannya melalui OPD terkait. Akan dilakukan upaya yang lebih intensif lagi bagi peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis.

"Terima kasih kepada Fraksi PAN yang telah menyetujui Ranperda ini untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk dapat bersama-sama secara serius membahas dan menetapkannya menjadi peraturan daerah," ungkap Bustami menjawab pandangan Fraksi PAN.

Bustami menyambut baik ajakan Fraksi Partai Gerindra untuk lebih mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan agar lebih memikirkan langkah-langkah inovatif bagi upaya peningkatan pendapatan daerah.

Terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sumber daya fiskal yang disampaikan Fraksi Gabungan Suara Rakyat melalui dr. Morison Bationg Sihite, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat sependapat.

Kedua hal tersebut menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, upaya tersebut hingga saat ini telah dan akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya terkait PAD, bersama-sama OPD terkait akan terus melakukan terobosan-terobosan disamping tentunya lebih mengintensifkan sumber-sumber PAD yang telah ada," tutup Bustami terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Oleh Laurensius Tampubolon.