Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah masalah yang mungkin akan dihadapi Indonesia pada masa mendatang seperti krisis pangan, ketahanan energi dan sistem jaring pengaman sosial.
"Saat ini hingga beberapa tahun ke depan ada banyak persoalan kita harus selesaikan. Sektor pangan, misalnya, FAO sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia, 135 juta orang terancam kelaparan atau bahkan mengalami lebih buruk dari itu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Baca juga: Buka Musrenbangnas, Presiden Joko Widodo yakin RI pulih dari COVID-19 di 2021
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 melalui video conference bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah serta para kepala Badan Pembangundan Daerah (Bappeda).
"Karena itu ketersediaan pangan, food security, sangat penting bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita, bagaimana kesiapan industri pengolahan pasca panen, bagaimana efisiensi rantai pasok dan distribusi semua harus kita lihat lagi dan kita harus siapkan strategi besar menghadapi itu ke depan," ungkap Presiden.
Selanjutnya di sektor ketahanan energi, Presiden Jokowi menyoroti naik-turunnya harga minyak mentah dunia.
"Sektor energi juga demikian bagaimana di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia saat ini yang tiba-tiba jatuh dari 60 (dolar AS) ke sekarang 20-an (dolar AS), itu sebuah volatilitas yang sangat besar sekali," tambah Presiden.
Presiden pun meminta agar para peserta Musrenbangnas harus merancang bagaimana strategi besar Indonesia ke depan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil.
"Ke mana arahnya apakah ke bio energy atau ke baterai? Ini akan menentukan arah riset dan pengembangan energi baru dan terbarukan," ungkap Presiden.
Secara khusus Presiden memberikan perhatian khusus ke sistem jaring pengaman sosial khususnya dalam masa pandemi saat ini.
"Masyarakat terdampak sangat banyak. Hampir semua sektor di Tanah Air, PHK, kehilangan pendapatan, pekerjaan, jumlah warga miskin meningkat karena itu kita perlu menyediakan bersama bagaimana model dan cara jaring pengaman sosial," kata Presiden.
Bagaimana bentuk bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan sampai pada target dan sesuai pada sasaran.
"Bagaimana terdapat data akurat yang transparan dan akuntabel, setiap saat bisa dilihat bisa diketahui sehingga dapat dikoreksi dengan cepat kalau terjadi kesalahan sehingga kita dapat pastikan penerima adalah orang yang berhak dan benar-benar membutuhkan," tegas Presiden.
Baca juga: Pemerintah batasi izin cuti aparatur sipil negara selama pandemi COVID-19
Baca juga: Bambang Soesatyo: Wujudkan zero COVID-19 agar ibadah haji 2020 terlaksana
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Berita Lainnya
Prof Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM
19 December 2024 16:35 WIB
NBA bersama NBPA hadirkan format baru untuk laga All-Star 2025
19 December 2024 16:16 WIB
PPN 12 persen, kebijakan paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
19 December 2024 15:53 WIB
Pertamina Patra Niaga siap lanjutkan program BBM Satu Harga di 2025
19 December 2024 15:47 WIB
BNPT-PBNU sepakat terus perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme
19 December 2024 15:38 WIB
Maskapai Garuda Indonesia tambah pesawat dukung operasional di liburan
19 December 2024 15:19 WIB
Kemenekraf berkolaborasi untuk bantu promosikan produk kreatif
19 December 2024 14:52 WIB
Mengapa tidur menggunakan lensa kontak dapat bahayakan mata, begini penjelasannya
19 December 2024 13:25 WIB