Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah masalah yang mungkin akan dihadapi Indonesia pada masa mendatang seperti krisis pangan, ketahanan energi dan sistem jaring pengaman sosial.
"Saat ini hingga beberapa tahun ke depan ada banyak persoalan kita harus selesaikan. Sektor pangan, misalnya, FAO sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia, 135 juta orang terancam kelaparan atau bahkan mengalami lebih buruk dari itu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Baca juga: Buka Musrenbangnas, Presiden Joko Widodo yakin RI pulih dari COVID-19 di 2021
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 melalui video conference bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah serta para kepala Badan Pembangundan Daerah (Bappeda).
"Karena itu ketersediaan pangan, food security, sangat penting bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita, bagaimana kesiapan industri pengolahan pasca panen, bagaimana efisiensi rantai pasok dan distribusi semua harus kita lihat lagi dan kita harus siapkan strategi besar menghadapi itu ke depan," ungkap Presiden.
Selanjutnya di sektor ketahanan energi, Presiden Jokowi menyoroti naik-turunnya harga minyak mentah dunia.
"Sektor energi juga demikian bagaimana di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia saat ini yang tiba-tiba jatuh dari 60 (dolar AS) ke sekarang 20-an (dolar AS), itu sebuah volatilitas yang sangat besar sekali," tambah Presiden.
Presiden pun meminta agar para peserta Musrenbangnas harus merancang bagaimana strategi besar Indonesia ke depan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil.
"Ke mana arahnya apakah ke bio energy atau ke baterai? Ini akan menentukan arah riset dan pengembangan energi baru dan terbarukan," ungkap Presiden.
Secara khusus Presiden memberikan perhatian khusus ke sistem jaring pengaman sosial khususnya dalam masa pandemi saat ini.
"Masyarakat terdampak sangat banyak. Hampir semua sektor di Tanah Air, PHK, kehilangan pendapatan, pekerjaan, jumlah warga miskin meningkat karena itu kita perlu menyediakan bersama bagaimana model dan cara jaring pengaman sosial," kata Presiden.
Bagaimana bentuk bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan sampai pada target dan sesuai pada sasaran.
"Bagaimana terdapat data akurat yang transparan dan akuntabel, setiap saat bisa dilihat bisa diketahui sehingga dapat dikoreksi dengan cepat kalau terjadi kesalahan sehingga kita dapat pastikan penerima adalah orang yang berhak dan benar-benar membutuhkan," tegas Presiden.
Baca juga: Pemerintah batasi izin cuti aparatur sipil negara selama pandemi COVID-19
Baca juga: Bambang Soesatyo: Wujudkan zero COVID-19 agar ibadah haji 2020 terlaksana
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Berita Lainnya
Menag akan batasi perjalanan dinas seluruh jajarannya
15 November 2024 17:12 WIB
PLN dorong mahasiswa perguruan tinggi di Riau berinovasi kembangkan teknologi kendaraan listrik
15 November 2024 16:49 WIB
Rasa autentik rempah khas Indonesia di Vientiane, Laos
15 November 2024 16:15 WIB
Presiden Prabowo sampaikan tekad Indonesia lakukan hilirisasi sumber daya
15 November 2024 15:25 WIB
Reses DPD RI ke Riau, harapkan BRK Syariah terus berkontribusi bagi masyarakat
15 November 2024 14:58 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, 29.323 penumpang di Soetta batal terbang
15 November 2024 14:42 WIB
PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah agar buat kebijakan pro daya beli
15 November 2024 14:16 WIB
Dekranasda Riau gelar lomba motif tenun dan batik khas Riau, ini pesan Zuliana Rahman Hadi
15 November 2024 14:10 WIB