Wapres Ma'ruf Amin minta masyarakat tidak mudik Lebaran 2020

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk menahan diri tidak pulang ke kampung halaman selama masa Lebaran 2020 supaya upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di seluruh daerah Indonesia dapat optimal.

"Kalau saya pribadi, sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Ada bahaya yang mungkin terjadi baik di perjalanan maupun di kerumunan. Ada risiko penularan COVID-19 ketika berada di kampung halaman," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam telekonferensi pers dari rumah dinas wapres di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Bersin bukan gejala terinfeksi virus corona

Menurut Wapres Ma'ruf, silaturahmi Idul Fitri bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik dan berkumpul dengan banyak orang. Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan selama Ramadhan dan Lebaran 2020.

"Silaturahmi itu bisa dilakukan secara online, ada whatsapp, kita bisa tetap berkomunikasi untuk menyampaikan Lebaran. Karena menurut agama juga begitu, kalau ada maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya itu harus lebih didahulukan," jelasnya.

Wapres mengatakan seharusnya dirinya dan Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri menggelar sidang kabinet terbatas lewat telekonferensi, Kamis siang, untuk membahas kebijakan mudik tersebut. Namun rapat terbatas tersebut ditunda karena Presiden Joko Widodo menghadiri pemakaman ibunya, Sujiatmi Notomiharjo, di Solo, Jawa Tengah.

Pemerintah masih mempertimbangkan apakah kebijakan untuk tidak mudik itu sifatnya larangan atau sekadar imbauan.

"Seharusnya memang hari ini dibicarakan, tetapi nanti putusannya akan ditetapkan, apakah Pemerintah akan melarang atau masih bersifat imbauan. Dan itu akan kita tentukan nanti dalam sidang ratas kabinet yang akan datang," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah menghapuskan program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020. Program serupa juga ditiadakan oleh BUMN maupun swasta, sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 lebih meluas.

Baca juga: Presiden Brazil sebut yang terapkan "lockdown" sebagai penjahat

Baca juga: Di Sultra, Jumlah ODP COVID-19 membengkak menjadi 2.289 orang

Pewarta: Fransiska Ninditya