Tembilahan (ANTARA) - Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Provinsi Riau. Namun, hingga saat ini pendapatan yang masuk ke negara belum begitu dirasakan oleh negeri berjulukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini.
"Saat ini, ada 29 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit maupun kelapa dan didominasi perusahaan sawit. Jadi mana hasil pajak CPO yang disetor ke pusat?," tanya Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir Edi Gunawan di Tembilahan, Selasa.
Saat ini, dia menilai bahwa Kabupaten Inhil tidak dapat merasakan pajak CPO yang disetor ke Pusat tersebut meski banyak perusahaan sawit maupun perkelapaan di kabupaten tersebut.
Padahal, akibat aktivitas perusahaan penghasil CPO ini jelas berdampak pada infrastruktur dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat diminta bersikap adil terhadap Riau sebagai daerah penghasil CPOterbesar.
Politisi PKB ini berharap ke depannya ada kejelasan dana bagi hasil untuk daerah terkait CPO. Contoh, tertuang regulasinya dalam perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Kita maunya hasil yang dikelola Pemerintah Pusat bisa kembali ke daerah asalnya sebagai wujud pembangunan," tukasnya.
Baca juga: Realisasi pencairan DBH Riau dari pajak mencapai Rp174,89 miliar
Legislator sebut Inhil belum merasakan income pajak CPO
Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir, Edi Gunawan. (Adriah)
