Pekanbaru, 18/4 (ANTARA) - Wali Kota Pekanbaru H Herman Abdullah menyatakan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 2x100 MegaWatt di Kecamatan Tenayan Raya mulai dibagun pihak kontraktor.
"Sepekan terakhir PLTU 2x100 MW sudah mulai dikerjakan, meski masih mendapat pengawalan dari pihak keamanan TNI/Polri agar pekerja yang berada di lokasi tidak diganggu warga setempat," katanya di Pekanbaru, Senin.
Pengerjaan PLTU sempat tertunda hampir empat bulan setelah kontrak kerja sama untuk pembangunan fisik pembangkit unit satu ditandatangani oleh Dirut PLN, Dahlan Iskan bersama pemenang tender konsorsium Indonesia-China di Jakarta, 21 Desember 2010.
Sesuai kontrak kerja, pembangunan tahap pertama untuk unit satu PLTU 2x100 MW Tenayan Raya memakan waktu selama 30 bulan dan menghabiskan biaya sekitar Rp1,31 triliun yang bersumber dari PLN dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Wali kota mengaku, tertundanya pengerjaan PLTU itu terjadi karena adanya klaim masyarakat setempat sebagai pemilik lahan di lokasi pembangunan pembangkit, namun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti seperti sertifikat kepemilikan lahan.
Padahal jauh sebelum warga bermukim di sekitar lokasi pembangunan pembangkit, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembebasan lahan yang diperuntukan sebagai pusat kawasan industri di ibu kota Provinsi Riau itu.
"Dulu kami membebaskan lahan 306 hektare di Tenayan dengan melakukan proses ganti rugi, tapi ketika daerah itu ditunjuk sebagai lokasi pembangunan PLTU muncul warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan," jelasnya.
Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, sambung Herman, maka pada tahun 2013 PLTU Tenayan sudah bisa beroperasi untuk mengatasi krisis listrik di Riau yang telah menjadi masalah nasional dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
"Dengan beroperasinya PLTU itu, nantinya kami berharap investor masuk ke Riau. Sebab terbatasnya pasokan listrik masih menjadi kendala dunia investasi di Pekanbaru," kata Herman.
Hingga kini pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru, dan kondisi kelistrikan Riau berada dalam posisi N-1 atau jika terjadi salah satu mesin pembangkit rusak atau menjalani perawatan rutin, maka terjadi pemadaman.
Kalangan dunia industri di Riau juga masih menggunakan listrik sendiri, dan rasio elektrifikasi di Riau baru sekitar 42 persen, dengan tingkat petumbuhan pelanggan baru rumah tangga mencapai 12 persen per tahun.
