Lokasi PLTU 2X100 MW Masih Menunggu Konsultan

Pekanbaru, 18/12 (ANTARA) - Lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas terpasang 2x100 Mega Watt (MW) yang semula bakal didirikan di Tenayan Raya, Pekanbaru, ternyata masih harus menunggu hasil studi konsultan. Pasalnya lokasi pembangkit itu dinilai terlalu jauh dari lokasi bahan baku batubara yang terdapat di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dengan potensi 2x150 MW yang berjarak sekitar 235 kilometer ke arah Tenggara Kota Pekanbaru. "Jeda waktu yang ada sebelum pembangunan PLTU itu dimulai, maka kita serahkan kepada pihak konsultan untuk menentukan dua pilihan yang ada," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau, Emrizal Pakis, di Pekanbaru, Jumat. Kebijakan itu, lanjutnya, merupakan hasil rapat terakhir yang dilakukan pihaknya bersama PT PLN Wilayah Riau dan Kepuluan Riau (WRKR) beberapa waktu lalu sesuai dengan potensi bahan baku yang menghasilkan energi listrik di daerah itu. Menurut dia, pemerintah provinsi tidak menginginkan muncul permasalahan di kemudian hari terhadap PLTU 2x100 MW itu yang disebabkan terhambatnya pasokan bahan baku. Pekanbaru sendiri tidak memiliki sumber bahan baku yang dapat mengoperasikan mesin pembangkit listrik berkapasitas besar yang diharapkan bisa mengatasi krisis listrik di Riau dalam setahun terakhir. Jika mengandalkan gas, maka dikhawatirkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak bisa dilayani sebab pasokan gas ke Riau dewasa ini sangat terbatas dan terjadi pengurangan yang dialami sejumlah pembankit listrik PLN setempat hingga kini. "Kita punya batubara yang lebih cocok dijadikan bahan baku penghasil listrik ketimbang dijual dalam bentuk aw material karena kandungan air yang berlebih," jelasnya. Sebelumnya sejumlah investor seperti Malacof Coorporation yang berasal dari Malaysia menyatakan minatnya membangun PLTU di mulut tambang batubara Peranap untuk mengatasi krisis listrik di Riau. Pembangunan PLTU 2x100 MW di Riau telah dimasukkan dalam revisi program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2006 yang menunggu tandatangan Presiden yang diharapkan beroperasi akhir 2011. Pendanaan proyek pembangkit baru itu telah disanggupi Bank Riau dengan menggaet Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) yang diperkirakan menghabiskan uang sedikitnya Rp2 triliun.