Riau Minta Sikapi Polemik Lokasi PLTU

Pekanbaru, 18/2 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau meminta PT PLN (Persero) segera mengambil sikap menyusul terjadinya polemik dengan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait penetapan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenga Uap (PLTU) 2x100 MW."Kita tidak ada tarik- menarik kepentingan dengan suatu daerah tetapi kebijakan lokasi itu dikembalikan lagi kepada PLN. Yang penting kita telah memperjuangkan PLTU dan berhasil," ujar Gubernur Riau, Rusli Zainal, di Pekanbaru, Kamis.Semula lokasi pembangunan PLTU 2x100 MW telah ditetapkan di Kecamatan Tenayan, Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah setempat melakukan pembebasan lahan seluas 40 hektare di kecamatan itu yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan industri.Namun karena alasan bahan baku batubara, maka pemerintah Riau mengisayaratkan pembangunan pembangkit yang diproyeksikan segera mengatasi krisis listrik yang terjadi di provinsi itu dipindah ke mulut tambang batubara di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu."Bisa dibayangkan jika umur pembangkit itu berusia 100 tahun dengan 40-50 unit truk per hari yang mengangkut batubara dari Pranap ke Pekanbaru, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan jalan," ujar Rusli.PLTU 2x100 MW di Riau bakal terealisasi pada tahun 2016, namun karena krisis listrik telah melanda provinsi itu dalam setahun terakhir ini yang berujung pada pemadaman bergilir maka pemerintah memasukkan Riau dalam program pembangunan pembangkit 10.000 MW pada 2010.Kebijakan itu juga diambil setelah menimbang Riau merupakan tuan rumah dari pesta perhelatan akbar olahraga tanah air yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan digelar Juni 2012.PLN sebelumnya juga mengisyaratkan pemindahan lokasi pembangunan PLTU dari kawasan industri Tenayan, Pekanbaru mencari lokasi alternatif di Kota Dumai atau Peranap dengan alasan biaya."Pembangunan PLTU 2 x 100 MW tidak lagi di Tenayan adalah karena berdasarkan evaluasi direksi PLN bahwa biaya pembangunan di Tenayan relatif besar," kata General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepri, Robert R Aritonang.Namun setelah jabatan Robert R Aritonang digantikan dengan Oman Sumantri, bekas General Manager PLN Bangka Belitung, pada awal Februari 2010 tidak terdengar lagi penetapan lokasi PLTU itu meski perbankan telah mengalokasikan dana Rp2 triliun bagi pembangunan pembangkit itu.