Pekanbaru (ANTARA) - Presiden Joko Widodo(Jokowi) menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai kurang mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga kebakaran meluas hingga puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat.
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin malam (16/9).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kades. Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas.
Sedangkan di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden.
Baca juga: Karhutla Riau - Pesawat kepresidenan mendarat di tengah kabut asap
Presiden mengingatkan semuanya yang hadir, bahwa pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya.
“Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya.
Gelombang ketidakpuasan masyarakat di Riau terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam penanganan karhutla didasari oleh sikap Gubernur Riau Syamsuar yang memilih tugas ke luar negeri dengan alasan ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand. Padahal pada saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya.
Tidak sampai di situ saja, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat ini juga memilih tugas ke Kanada saat kabut asap karhutla kian pekat.
Baca juga: Gubernur Syamsuar jelaskan kepergiannya ke Thailand saat Riau dilanda asap
Baca juga: Asosiasi petani sawit Riau sepakat musuhi pembakar lahan, begini penjelasannya
Berita Lainnya
Presiden Joko Widodo tegur kementerian/lembaga karena masih terjebak pekerjaan rutin
03 August 2020 11:50 WIB
Presiden Jokowi minta Tito Karnavian tegur kepala daerah yang memblokir jalan
02 April 2020 13:08 WIB
Mendagri tegur Pemda Riau, Kepala Daerah harus punya tanggungjawab
17 September 2019 17:38 WIB
Gubernur Riau diminta tegur 10 pejabat dukung Jokowi
28 December 2018 13:32 WIB
Wagubri : Karhutla intai lima juta hektare gambut Riau
25 February 2020 16:15 WIB
Waspada, BMKG deteksi lonjakan titik panas di Riau
23 January 2020 17:59 WIB
Efektif berantas karhutla, Gubernur Riau minati inovasi milik polda
19 October 2019 4:22 WIB
Mabes Polri dan KLHK kolaborasi selidiki karhutla di konsesi korporasi di Riau
12 October 2019 19:09 WIB