Pekanbaru, 2/12 (ANTARA) - Direktur Eksekutif Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas, Mulyana Sukardi menilai perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas belum transparan seperti terlihat tidak diketahui sistem penghitungan dana tersebut.
"Daerah penghasil Migas hanya mengetahui persentase DBH yang akan diterimanya. Akan tetapi daerah tidak mengetahui bagaimana cara menghitung DBH Migas yang dilakukan Kementrian Keuangan," katanya di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia, Kementrian ESDM berdasarkan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menetapkan bahwa DBH minyak bumi 84,5 persen untuk pusat dan 15,5 persen pemerintah daerah.
Sementara untuk gas bumi 69,5 persen untuk pusat dan 30,5 persen bagi pemerintah daerah.
"Nah melalui, pertemuan forum ini, kita mengharapkan adanya persepsi yang jelas tentang perhitungan DBH tersebut sehingga daerah memang menaruh percaya kepada pusat dalam melakukan perhitungan," sebutnya lagi.
Sementara Kabid Retribusi PADL dan Bagi Hasil Dispenda Riau, Jonli, menjelaskan, selama dua tahun terakhir dana penerimaan DBH Migas Riau dari Kemenkeu RI selalu mengalami penurunan target. Pada 2009, DBH Migas yang ditargetkan Rp11,403 triliun.
"Namun terjadi penurunan menjadi Rp6,069 triliun atau turun sebesar 46 persen. Pada 2010 target Rp7,506 triliun dan target perubahan sebesar Rp8,846 triliun.
Realisasinya hingga triwulan III 2010 hanya Rp4,220 yang sudah masuk ke kas daerah. Khusus untuk Pemprov diterima Rp753,145 miliar," terangnya.
Diakuinya dirinya tidak tahu bagaimana cara perhitungan DBH tersebut karena setiap tahun hanya menerima dari pihak Kemenkeu.
Berita Lainnya
Anggota DPR RI minta perhitungan DBH diubah
29 January 2022 11:35 WIB
Industri hulu migas dinilai tetap strategis bagi perekonomian nasional
20 January 2023 11:44 WIB
Dinilai tak untungkan daerah produsen, Sopandi desak UU DBH Migas direvisi
23 December 2022 14:44 WIB
Pengambilalihan Blok Rokan dinilai sejarah baru migas Indonesia
01 January 2021 9:08 WIB
PSPS Belum Transparan Soal Dana
18 August 2010 10:26 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB