Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, mengatakan partai politik koalisi dengan suara terbanyak di DPR RI pasti akan mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja Jilid II.
"Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di Kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wapres Jusuf Kalla apresiasi atas kebesaran hati Jokowi dan Prabowo untuk bertemu
Dengan banyaknya lobi-lobi dari parpol kepada Presiden Jokowi terkait rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan hal itu wajar dilakukan karena tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.
Baca juga: Kabinet Indonesia kerja jilid 2 harus punya keahlian
"Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya," kata JK.
Sebelumnya, JK pernah mengatakan komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan tidak sedikit tokoh dari kalangan partai politik adalah pelaku profesional.
Keberadaan perwakilan partai politik juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain juga bekerja di balik kursi parlemen.
Baca juga: Partai koalisi sodorkan sejumlah nama ke Jokowi untuk jadi menteri
"Wajar saja, dimana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, disamping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.
Oleh karena itu, JK menilai wajar jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019.
Baca juga: Arief Poyuono sebut Jusuf Kalla punya peran besar dalam pertemuan Jokowi-Prabowo
Baca juga: Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pimpinan KPK yang tidak asal tangkap
Pewarta: Fransiska Ninditya
