Indonesia bangun SDM dengan revitalisasi sarana dan prasarana balai latihan kerja

id Berita hari ini, berita riau terkini, berita riau antara,Indonesia bangun SDM

lustrasi. Peserta menyelesaikan rancangan panel instalasi listrik domestik saat mengikuti pelatihan instalasi penerangan listrik sebagai peningkatan SDM menghadapi revolusi industri 4.0, di Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/6/2019) (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)

Jakarta (ANTARA) - Riset lembaga kajian McKinsey Global Institute telah lama menyatakan bahwa Indonesia diprediksi bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di tingkat global pada tahun 2030 mendatang.

Hal tersebut juga selaras dengan fenomena bonus demografi (jumlah populasi usia produktif lebih banyak dibanding mereka yang tergolong usia nonproduktif) yang diperkirakan bakal mencapai puncaknya juga pada sekitar tahun 2030.

Baca juga: Airy latih 4.000 tenaga perhotelan guna tingkatkan kualitas SDM

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan bahwa dalam jangka waktu satu dekade mendatang, pasar kerja nasional bakal diisi oleh generasi milenial yang jumlahnya bisa melampaui 100 juta orang.

Untuk itu, Menaker juga mengingatkan agar generasi muda juga dapat terus mengisi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menangani daya saing dan kondisi global yang masih kerap diwarnai kompleksitas dan kecepatan akan suatu perubahan ini.

Hanif juga berpendapat bahwa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan serta kekuatan kreativitas dan inovasi adalah keterampilan mendasar dalam dunia kerja masa depan.

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, juga memiliki prasarana dan sarana seperti di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Nusantara.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Namun bila mengacu kepada data Pantau PJTKI, maka jumlah BLK swasta bisa jauh lebih banyak hingga mencapai 189.

Berbagai pihak, di antaranya Komisi IX DPR RI, juga mengharapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia merevitalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas dan perluasan keterampilan calon tenaga kerja yang siap kerja dan profesional.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/5), mengatakan banyak balai BLK yang mangkrak, karena pemerintah daerah kurang peduli dan banyak yang kekurangan tenaga instruktur.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono menyatakan, untuk memperkuat dan memperbanyak SDM yang berkompeten dan berdaya saing serta mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka pelatihan di BLK juga harus dilakukan secara masif dan menampung lebih banyak peserta pelatihan kerja.

Budi juga meminta kepada pemerintah agar terus mendorong partisipasi aktif dari kalangan swasta dan pemerintah daerah untuk berinventasi dan bekerja sama mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan BLK di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, BLK memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja Indonesia, yang juga mendukung peningkatan produktivitas usaha di perusahaan.

Selain itu, ujar dia, BLK juga harus memiliki standarisasi yang akurat dan komprehensif agar ada kesesuaian dan kesinambungan standar pelatihan kerja, baik di daerah maupun nasional.

Industri 4.0

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menyatakan, berbagai BLK harus bisa beradaptasi agar sesuai dengan kebutuhan kerja terutama dalam kesiapan untuk menyongsong era Industri 4.0 seperti yang telah didengungkan pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup, khususnya BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.

Ia mengatakan, guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital.

Marinus menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah untuk mencari solusi dan terobosan baru untuk membenahi Balai Latihan Kerja.

Irgan mengingatkan, apalagi bila Indonesia akan memasuki Revolusi Industri 4.0, ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga harus dicarikan metode baru untuk membenahi permasalahan tersebut.

Menurut dia, bila metode baru tidak segera dibenahi maka akan berbahaya karena terdapat potensi membengkaknya pengangguran akibat penerapan digitalisasi industri daring yang menggantikan tenaga manusia.

Untuk itu, politisi PPP itu menyatakan pemda harus memberikan perhatian kepada Balai Latihan Kerja sebagai tempat melatih masyarakat untuk bisa menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

"Di sini juga Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) harus memberikan supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi daerah harus dikembangkan," tegasnya.

Bangun 1.000 BLK

Di level nasional, Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan juga mengatakan pemerintah menargetkan akan membangun setidaknya 3.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2020.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pondok pesantren penerima bantuan BLK Komunitas, di Jakarta, Rabu (20/2).

Presiden menyatakan, Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Bonus demografi ini akan menjadi masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak memiliki keterampilan kerja.

Jokowi mengatakan, Indonesia harus siap menyongsong bonus demografi dengan menyiapkan angkatan kerja yang terampil.

Hal itu juga selaras dengan Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan 526.189 tenaga terampil pada 2019 untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Program BLK itu sendiri juga disebutkan melatih 277 ribu tenaga terampil untuk pelatihan setiap tahun dan program pemagangan untuk 210 ribu orang.

Di BLK, diterapkan program dan terobosan untuk peningkatan daya saing SDM melalui strategi triple skilling yakni skilling, upskilling dan reskilling.

Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sementara bagi tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan dan membutuhkan peningkatan keterampilan akan masuk program upskilling.

Sedangkan yang ingin beralih keterampilan dapat masuk ke program reskilling.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menggandeng lembaga internasional yang mengeluarkan sertifikasi internasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

Dengan adanya revitalisasi balai latihan kerja di Tanah Air, maka diharapkan Indonesia juga dapat mengoptimalkan bonus demografi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Baca juga: KLHK keluhkan keterbatasan SDM untuk tuntaskan kasus kejahatan lingkungan

Baca juga: Pemkab Inhil titik beratkan peningkatan mutu dan pendidikan berkarakter dalam membangun SDM

Oleh M Razi Rahman
Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar