Jakarta (ANTARA) - Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dibuka oleh hakim konstitusi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, Kamis, sekitar pukul 12.40 WIB.
Dalam pembukaannya, Anwar sempat meminta maaf atas pelaksanaan sidang yang mengalami keterlambatan kurang lebih sepuluh menit karena urusan administrasi, terutama terkait penggandaan putusan.
Baca juga: Sidang MK, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yakin gugatan dikabulkan MK
Dia juga mengatakan sempat menyampaikan beberapa hal sebelum sidang dimulai.
"Pertama seperti yang kami sampaikan di sidang pertama, kami hanya takut kepada Allah SWT," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, majelis hakim telah berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.
Ia pun meminta para hadirin untuk menyimak pembacaan putusan, terutama pihak-pihak yang terkait dalam pertimbangan hukum dan amar putusan sengketa Pilpres 2019.
Anwar menyebut majelis hakim akan mempertanggungjawabkan keputusan kepada Allah SWT, sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 135, serta surat Al-Maidah ayat 8 yang sempat disampaikan tim kuasa hukum pemohon dan pihak terkait pada sidang sebelumnya.
Dia juga menekankan bahwa pihaknya menyadari hasil putusan hakim tentu tak dapat memuaskan semua pihak.
"Untuk itu, kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah," kata Anwar.
Baca juga: Jelang putusan MK, Ponpes An Nawawi tampak sepi
Baca juga: Beberapa fakta menarik selama sidang sengketa Pilpres 2019
Pada Kamis, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan oleh pasangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Jadwal pembacaan tersebut maju satu hari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada Jumat (28/6).
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso mengatakan pemajuan jadwal tersebut dikarenakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang membahas perkara sengketa hasil Pilpres 2019 telah selesai dilaksanakan majelis hakim konstitusi.
Baca juga: Menanti putusan MK
Baca juga: Kiai Ma'ruf ajak semua pihak terima apapun hasil putusan MK
Pewarta: Aria Cindyara
Berita Lainnya
Presiden Jokowi janjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
23 April 2024 17:03 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Korsel sebut rezim Korut akan berakhir jika mencoba gunakan senjata nuklir
23 April 2024 16:52 WIB
28 pesawat tiga matra TNI siap lakukan atraksi udara HUT RI di Kota Nusantara
23 April 2024 16:47 WIB
Kemlu imbau WNI di Taiwan agar tetap waspada gempa susulan
23 April 2024 16:35 WIB
Pemerintah adopsi inisiatif global tentang perlindungan anak di ruang digital
23 April 2024 15:50 WIB
PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
23 April 2024 15:37 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi program The Power of Emak-Emak
23 April 2024 15:18 WIB