Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Perhubungan serta pemangku kepentingan menetapkan tiga kebijakan terkait penetapan tarif tiket pesawat berbiaya murah.
"Tiga kebijakan tersebut pertama penurunan harga tiket penerbangan low cost carrier domestik untuk jadwal penerbangan tertentu," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Saat harga tiket pesawat mahalnya selangit, AirAsia tawarkan 5 juta kursi promo
Kedua, untuk tetap menjaga keberlangsungan industri angkutan udara semua pihak berkomitmen bersama-sama menurunkan biaya. Pihak terkait yang dimaksud yaitu maskapai, pengelola bandara, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 dan Pertamina.
Poin ketiga yang telah ditetapkan yaitu pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan untuk memberikan insentif fiskal seperti jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara.
"Hal tersebut untuk membantu efisiensi biaya pihak maskapai," katanya.
Terkait besaran biaya penurunan tarif tiket pesawat berbiaya murah tersebut, Darmin masih menunggu laporan dari pihak maskapai cabang mana saja yang akan diturunkan tarifnya.
"Kita umumkan minggu depan," ujar dia.
Darmin menambahkan pengambilan kebijakan tersebut karena mempertimbangkan harapan masyarakat dan keberlangsungan industri angkutan udara.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tersebut diharapkan efektif dalam satu minggu untuk menjawab harapan masyarakat.
Ia menyampaikan semua pihak yang terkait dalam kebijakan itu harus saling mendorong seperti Angka Pura 1, Angka Pura 2, AirNav dan pihak-pihak lainnya.
"Ini merupakan langkah yang baik, mari kita tunggu dalam satu minggu ini," ujar dia.
Budi berharap dengan adanya kesepakatan tiga kebijakan tersebut, masyarakat bisa kembali menggunakan jasa angkutan udara dengan tarif murah.
Baca juga: Asita keluhkan banyak paket wisata dibatalkan akibat tingginya harga tiket pesawat
Baca juga: Kemenpar nyatakan Presiden tangani langsung permasalahan harga tiket pesawat
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Berita Lainnya
Kementerian ATR diminta Ombudsman tuntaskan tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan
18 November 2024 17:11 WIB
DPR harap Kemendikdasmen punya anggaran untuk bangun sekolah darurat
18 November 2024 16:56 WIB
Lantamal VIII sambut kedatangan kapal perang Filipina di Satrol, Sulut
18 November 2024 16:36 WIB
Peringatan Milad ke-112, Muhammadiyah hadirkan kemakmuran untuk semua
18 November 2024 16:26 WIB
Nilai tukar rupiah meningkat menjelang pengumuman kebijakan suku bunga BI
18 November 2024 16:13 WIB
Terawan nilai riset medis penting guna kembangkan terapi pengobatan efektif
18 November 2024 15:58 WIB
Bakamla pastikan tak ada kapal penjaga pantai China di Laut Natuna Utara
18 November 2024 15:50 WIB
Jawaban pasangan calon di debat Pilkada DKI 2024 kurang memuaskan
18 November 2024 15:23 WIB