“Biaya Rp90 miliar per kilometer itu di luar pembebasan lahan,” kata Pimpinan Proyek PT Hutama Karya (HK) Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 1 & 2, Bambang H. saat peninjauan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim di lokasi proyek tol, Rabu.
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dibangun sepanjang 131 KM, yang merupakan proyek strategis nasional Tol Trans Sumatera. Pembangunannya dibagi menjadi enam seksi, dan progres paling besar ada di seksi 1. Berdasarkan data terakhir pada Desember 2018, pembebasan lahan sudah mencapai sekitar 77,1 persen dan konstruksi 35,4 persen.
Baca juga: Progres Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai 77 Persen
Bambang mengatakan besarnya biaya tersebut disebabkan pembangunan jalan berbeda dengan jalan biasa. Jalan tol dibuat lurus sehingga perlu membelah bukit, menimbun tanah hingga belasan meter tingginya di badan jalan, pengaspalan dan membuat jembatan di area yang memiliki kondisi tanah tidak kuat. Jalan tol tersebut harus rata dan tidak boleh ada tanjakan. Selain itu, bahan material juga ada yang didatangkan dari luar Riau.
Ia menjelaskan untuk tol Pekanbaru-Dumai seksi 1 nilai kontraknya sekitar Rp1,445 triliun dengan panjang jalan 9,5 KM. Hingga Januari 2019, pembebasan lahan sudah mencapai 93,83 persen dan progres konstruksi 50,5 persen. Untuk seksi 2 nilai kontraknya mencapai sekitar Rp2,10 triliun dengan panjang 24,1 KM. Pembebasan lahan mencapai 69,43 persen sedangkan konstruksi 36,62 persen.
Untuk seksi 1 kendala terakhir adalah pembebasan lahan milik warga dengan panjang sekitar 500 meter dan lebar 60 meter untuk menghubungkan ke seksi 2.
Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan Pemprov Riau bertekad untuk membantu proses fasilitasi pembebasan lahan agar bisa segera rampung dan pembangunan tidak terkendala. Apalagi, jalan tol tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2019.
Proses ganti rugi lahan masyarakat yang terlalu lama akan menggunakan mekanisme konsinyasi di pengadilan.
“Kita akan terus bantu agar jalan tol ini bisa selesai. Ini mimpi masyarakat Riau sejak lama,” katanya.
Menanggapi biaya pembangunan Rp90 miliar per KM, Gubernur Riau mengatakan masyarakat Riau selayaknya mendukung karena biaya sebesar itu tidak akan bisa ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Sebesar itu biayanya, APBD kita tak akan sanggup,” ujarnya.
Baca juga: Waktu Tempuh Pekanbaru-Padang Hanya 3 Jam dengan Jalan Tol, Ini Penjelasan Presiden Jokowi
Proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah lama diimpikan oleh warga Riau, dan mulai direncakanan sebagai proyek nasional pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Namun, saat itu rencana itu sulit direalisasikan karena Riau belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah provinsi (RTRWP) yang pasti.
Pembebasan lahan sulit dilakukan karena terganjal status kawasan hutan dan konsesi perusahaan minyak perusahaan asing.
Baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek tol Pekanbaru-Dumai benar-benar bisa direalisasikan sebagai bagian dari program strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera. RTRWP Riau akhirnya rampung dan pembebasan lahan bisa berlangsung meski pada praktiknya masih ada kendala.
Pada 2017 Presiden Jokowi pernah meninjau lokasi pembangunan jalan tol yang dibangun sepanjang 131 kilometer tersebut. Presiden saat itu menargetkan pembangunan selesai pada 2019.
Baca juga: Kisah "Jalan Minyak" Dalam Sejarah Infrastruktur Riau
