Jusuf Kalla Nilai KPU kurang tepat tetapkan kebijakan debat Pilpres

Jakarta (Antaranews Riau) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan memberitahukan kisi-kisi pertanyaan debat kepada tim sukses pasangan capres-cawapres untuk Pemilu Presiden 2019 adalah tidak tepat.

JK menilai bocoran pertanyaan debat tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing peserta Pilpres 2019 dalam mengatasi persoalan terkini.

"Kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan, pribadi. Jadi saya sendiri kurang pas untuk pertanyaan dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu," kata Wapres JK kepada wartawan, di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Debat pasangan calon peserta pilpres merupakan salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja capres-cawapres kepada masyarakat.

Baca juga: Analis: Pemberian kisi-kisi pertanyaan turunkan kualitas debat Pilpres 2019

Wapres JK menilai, apabila pertanyaan debat diberitahukan sebelumnya kepada pasangan calon, maka masyarakat tidak memiliki pertimbangan untuk memilih capres-cawapres.

"Ini kan menguji kemampuan supaya publik mengetahui sebenarnya tingkat kemampuan calon ini. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung pribadi oleh yang bersangkutan, agar rakyat mempunyai pilihan dan jelas," ujar JK.

Wapres mengatakan debat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur pengetahuan capres dan cawapres dalam menghadapi masalah di Indonesia.

Dengan diberikan daftar pertanyaan sebelum debat kepada peserta Pilpres 2019, maka kemampuan masing-masing peserta pilpres tidak dapat dinilai secara maksimal oleh masyarakat sebagai calon pemilih.

"Mestinya, kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi, kemudian dalam hal kampanye, ya mestinya jangan dibuka," ujar Wapres JK pula.

Baca juga: Pembatalan pemaparan Visi dan Misi dinilai merugikan demokrasi Indonesia