DPRD Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Oknum Penghulu Lakukan Pungli

Siak, (Antarariau.com) - Sekretaris Fraksi Gerindra Plus DPRD Siak meminta Pemerintah Kabupaten Siak untuk menindak tegas oknum penghulu (kepala desa) yang melakukan pungli dan mematok harga kepada masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah.

"Kita ada mendengar, ada oknum Penghulu yang mematok harga ke masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Plus DPRD Siak, Bungaran Manoar Hutajulu di Siak, Kamis.

Ia mengatakan, jika benar adanya pungli, ia sangat menyayangkan tindakan tersebut dikarenakan pembuatan sertifikat tanah itu tidak ada pungutan biaya atau gratis.

"Pembuatan sertifikat itu gratis yang menjadi program pemerintah, namun dicederai oleh oknum Penghulu yang meminta biaya untuk pembuatan ini," terangnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya juga sudah pernah mengingatkan kepada Pemkab Siak di pembahasan, agar perbuatan pungli ke masyarakat tidak dilakukan.

"Kita sudah pernah ingatkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Siak, tolong diingatkan ke para Penghulu, agar pungli ini tidak ada di masyarakat," tegasnya.

Bungaran juga berpesan kepada masyarakat, jika ada oknum Penghulu yang meminta dan mematok biaya di pengurusan sertifikat tanah, segera laporkan ke pihak berwenang.

"Tertangkapnya oknum PNS dan honorer pada operasi tangkap tangan (OTT) di BPN kemarin harus menjadi pelajaran bagi semuanya, jangan sampai pula ada penghulu yang kena OTT akibat pungli," tegasnya. (Adv)