Retmon Bensal Putra
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Sampai saat ini pembangunan kantor Kir atau pengujian kendaraan bermotor soal spesifikasi teknis kendaraan milik Pemerintah Kota Pekanbaru, yang rencananya akan dilaksanakan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), masih belum jelas.
"Kita masih terkendala keberadaan pasar induk di terminal BRPS," ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Kendi Harahap, di Pekanbaru, Senin.
Kendi menuturkan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyurati pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru guna memindahkan lokasi pasar induk tersebut, namun sayangnya hal tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian penuh. Pasalnya sampai saat ini pasar tempat bertemunya komoditi dari luar daerah tersebut masih berada di kawasan yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan kantor Kir tersebut.
Hal inilah yang kemudian dinilai menjadi alasan utama mengapa kantor Kir tersebut masih belum bisa dibangun. Ia menambahkan bahwa apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap pendanaan pembangunan kantor Kir. Pasalnya ia mengaku bahwa dana untuk membangun lantai pertama kantor tersebut berasal dari pemerintah pusat. Sehingga apabila sampai batas waktu yang ditentukan kantor tersebut belum juga dibangun maka dana tersebut akan ditarik kembali.
"Kalau sampai dana ini ditarik kembali kepusat, kan yang rugi kita juga. Selain itu kalau ada Kir ini, kan bisa jadi APBD bagi Pemko Pekanbaru," imbuhnya.
Kendati tidak menjelaskan lebih jauh soal tengat waktu pembangunan kantor Kir tersebut, Kendi berharap agar instasi terkait dapat segera mencarian jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pasar Pemko Pekanbaru Suhardi mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya masih berusaha untuk memindahkan para pedagang pasar pusat tersebut. Diakuinya kemudian bahwa pihak Disperindag telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan rencana tersebut. Ia menambahkan bahwa sebelumnya alasan sulitnya memindahkan pedagang tersebut lantaran lokasi yang dipilih oleh Pemko tidak disetujui oleh para pedagang lantaran lokasi tersebut dinilai sulit diakses oleh masyarakat.
Namun opsi kedua akhirnya diberikan yaitu berada di area depan terminal tersebut, dan menurut Suhardi rencana tersebut sudah disepakati oleh para pedagang tersebut. Namun entah mengapa sampai hari ini pihak pedagang tersebut masih belum juga pindah ke lokasi yang telah disetujui tersebut.
"Kita akan lakukan pertemuan kembali dengan para pedagang tersebut dan juga pertemuan lintas sektoral dengan OPD lainnya jika diperlukan," jelas Suhardi.***4**
Berita Lainnya
Komisi Informasi Pusat minta pemerintah jelaskan alasan menaikkan PPN jadi 12 persen
25 November 2024 13:34 WIB
Pramono: Penting integrasi dan kolaborasi pemerintah pusat untuk atasi banjir
27 September 2024 13:48 WIB
Keterlibatan pemerintah pusat hingga daerah sangat dibutuhkan dalam mengelola Indarung I
10 October 2023 9:59 WIB
Menko Airlangga ungkap sinergi pemerintah daerah dan pusat dukung inflasi terkendali
31 August 2023 16:39 WIB
Pemerintah Pusat sudah restorasi gambut di Riau seluas 209.977 hektare
08 August 2023 20:47 WIB
Pemerintah Pusat siapkan anggaran Rp8 triliun untuk antisipasi dampak El Nino
27 July 2023 16:52 WIB
Wow, Pemerintah pusat akan turut perbaiki jalan rusak di Riau
24 May 2023 0:30 WIB
Pemerintah tunjuk Kampar pusat peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)
01 April 2023 21:00 WIB