Dinas PU Dumai: Studi Kelayakan SPAM Selesai, Lelang Segera Dimulai

id dinas pu, dumai studi, kelayakan spam, selesai lelang, segera dimulai

Dinas PU Dumai: Studi Kelayakan SPAM Selesai, Lelang Segera Dimulai

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Dumai, Provinsi Riau, menerima dokumen studi kelayakan rencana pengembangan sistem penyediaan air minum dirampungkan dua perusahaan konsorsium, selanjutnya masuk tahap lelang.

Kepala Dinas PUPR Dumai Mohammad Syahminan di Dumai, Rabu, mengatakan, studi kelayakan rencana ini adalah tahapan lanjutan dari percepatan infrastrukfur air bersih, dan Dumai menerapkan pola kerjasama pemerintah badan usaha.

"Studi kelayakan rencana pengembangan spam dumai sudah dirampungkan Adhi Karya-Adaro Tirta Mandiri sebagai pemrakarsa, dan diserahkan ke pemerintah daerah," kata Syahminan.

Dijelaskan, penyiapan studi kelayakan rencana pengembangan SPAM ini salah satu tahapan kerja dan Dumai daerah pertama di Indonesia menerapkan kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU).

Selanjutnya, direncanakan masuk tahapan pelelangan pada Agustus 2018 untuk segera memulai pekerjaan fisik di awal 2019 agar dapat mengejar target air mengalir ke sambungan rumah Agustus 2019.

Dokumen studi kelayakan ini selanjutnya akan dibahas Pemerintah Dumai bersama Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS), PDAM Dumai serta tim percepatan infrastruktur air minum.

"Tahap pembangunan infrastruktur air bersih sudah dimulai 2017, dan pemerintah menggesa penyambungan ke rumah masyarakat, terutama di lima kecamatan perkotaan," sebutnya.

Dalam program SPAM dikelola Provinsi Riau untuk tiga daerah, yaitu Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis (Durolis), kebutuhan rencana investasi tahap pertama sekitar Rp660 miliar.

Dana ratusan miliar rupiah ini untuk pembiayaan kegiatan unit air baku, unit produksi dan unit jaringan distribusi utama ke tiga daerah, yaitu Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis (Durolis).

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Dumai, Riau Satria mengatakan pola kerjasama pemerintah badan usaha ini merupakan solusi keuangan agar program air bersih tetap terlaksana.

"Dua perusahaan konsorsium ditunjuk menyiapkan studi kelayakan dan dokumen tender pembangunan sistem penyediaan air minum ini, dengan target pekerjaan fisik dimulai 2019," kata Satria. ***4***