Siak, (Antarariau.com) - DPRD Kabupaten Siak mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) realisasi dari APBD tahun 2017 menjadi Perda pada sidang paripurna, Selasa.
Pengesahan Perda dan penandatangan berita acara dilakukan setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPj menyampaikan hasil temuannya dan beberapa catatan terkait realisasi APBD tahun 2017 pada pemerintah daerah kabupaten Siak, yang dibacakan Marudut Pakpahan.
Ketua Pansus LKPj, Marudut Pakpahan menyampaikan beberapa catatan kepada pemerintah kabupaten Siak terkait realisasi APBD tahun 2017, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, dan BUMD.
Disampaikan Marudut, bidang pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih pada tahun-tahun mendatang, karena berdasarkan data capaian angka tamatan pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi masih rendah.
"Ini menggambarkan masih banyaknya anak-anak kabupaten Siak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Padahal pendidikan merupakan investasi SDM yang perlu diperhatikan untuk aspek kehidupan masyarakat," katanya pada sidang paripurna, Selasa.
Pada tahun 2017 realisasi angka putus sekolah pada jenjang SMP/Mts sebesar 0,31 persen, padahal target yang ditetapkan sebesar 0,02 persen. Artinya realisasi tersebut belum mencapai target dengan capaian sebesar 6,45 persen, dan masuk dalam kategori capaian Kurang (K).
"Perlu adanya kerjasama antara tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melaporkan anak yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah di wilayahnya. Serta menguatkan sekolah yang ramah anak dan terjangkau dari sisi pembiayaan," ungkap dia lagi.
Pansus LKPJ juga meminta dinas kesehatan dan instansi terkait melakukan penanganan yang lebih terpadu lintas OPD terkait adanya ancaman terhadap penyakit endemik seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD) pada daerah-daerah rawan seperti padat penduduk.
"Perlu kiranya penanganan DBD di bidang kebersihan lingkungan. Misalnya menangani genangan air yang merupakan tempat bersarangnya nyamuk, maka harus dilakukan pembangunan drainase yang lebih baik di daerah padat pemukiman. Penganggaran perbaikan kualitas drainase dan sanitasi perlu ditingkatkan untuk mencegah DBD dan penyakit yang berkaitan dengan kualitas lingkungan lainnya," sarannya.
Dia katakan, tarif kamar asrama haji kabupaten Siak terlalu mahal, untuk itu perlu adanya revisi ulang Perda nomor 5 tahun 2017.
Masukan lainnya terkait masalah lingkungan, dinas lingkungan hidup (DLH) diminta jangan hanya menunggu laporan dari perusahaan. Namun harus ada pengecekan berkala terhadap perusahaan dalam penampungan cangkang sawit.
DLH juga harus meminta rekomendasi yang telah diberikan berupa dokumen perusahaan sawit dalam penampungan limbah cangkang sawit sebelum dan sesudah pengoperasian.
"Undang tim yustisi untuk eksekusi jika ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan sawit dalam penampungan cangkang sawit. DLH juga harus mengundang stakeholder lainnya dalam persoalan lingkungan di kabupaten Siak seperti kepolisian, kejaksaan, Satpol-PP," jelasnya
Sementara masalah pariwisata, Pansus lebih fokus pada permasalahan Danau Naga Sakti yang terletak di kecamatan Pusako. Dinas pariwisata diminta lebih memperhatikan objek wisata tersebut karena akan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata kabupaten Siak. Mengingat Danau Naga Sakti terletak antara dua perusahaan yang sama-sama sedang beroperasi, yakni sumur ladang minyak milik BOB dan hutan HTI milik PT Sinarmas.
"Singergitas antara eksekutif dan legislatif hendaknya senantiasa terjalin dengan baik untuk meningkatkan pelayanan publik kedepannya," sambung Ketua DPRD kabupaten Siak, Indra Gunawan sebelum menutup sidang paripurna.
DPRD Siak Sahkan Raperda LKPj 2017
