Siak, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Siak, Riau menggelar bimbingan teknis fasilitator dan supervisor Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau SLRT, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
"SLRT ini diharapkan bisa menjadi solusi tepat bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu ataupun masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Asisten II Sekdakab Siak, Hendrisan saat membuka Bimtek SLRT di Hotel Mempura, Selasa.
Dia katakan, pelatihan ini memasuki tahapan kedua, tahap pertama digelar pada 2017 sebanyak 70 peserta, terdiri dari Puskkessos, fasilitator, supervisor, front office, back office, dan perwakilan OPD terkait.
"Tahap kedua ini diikuti 92 orang, terdiri dari 11 orang supervisor tingkat kecamatan dan 81 orang fasilitator untuk tingkat kampung/kelurahan," ungkap dia.
Ditambahkannya, Kabupaten Siak juga sudah menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan berbagai program nasional. Seperti halnya program keluarga harapan (PKH) yang diberikan pada 5.903 keluarga penerima manfaat, bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) sebanyak 7.724 kepala keluarga (KK), dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sebanyak 54.306 jiwa.
"Disinilah peran aktif kita untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan orang tidak mampu terhadap program nasional tersebut, agar bantuannya tepat sasaran, sebut Hendrisan.
Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan. Ia berharap, dengan adanya sistem ini, bisa memperbaiki dan mengupdate data masyarakat miskin menjadi lebih baik di Kabupaten Siak.
"Pelayanan terhadap masyarakat miskin dan rentan, bisa langsung ditangani ditingkat kampung atau kelurahan," harapnya.
Pemerintah Kabupaten Siak juga sudah bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program CSR, pembagian zakat konsumtif dan produktif dari Baznas Siak.
"Kita harus mengupayakan bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak. Ini tergantung pada koordinasi OPD yang berhubungan dengan program penanggulanan kemiskinan. Salah satunya bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, tegas Hendrisan.
