Pekanbaru, (Antarariau.com) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan enam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna menggerakkan sektor ekonomi hingga ke seluruh pelosok.
"Enam program TPAKD yang kita luncurkan bersama Pemprov Riau guna mendorong pergerakan sektor ekonomi hingga desa," kata Kepala OJK Riau Yusri usai penandatanganan MoU dengan Gubernur Riau dan stakeholder terkait di Pekanbaru, Kamis.
Penandatanganan MoU peluncuran enam program TPAKD ini dilakukan langsung oleh Kepala OJK Riau Yusri, Kepala Bank Indonesia Siti Astiyah, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Sekretaris Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Yusri menjelaskan enam program percepatan yang diluncurkan TPAKD ini meliputi mendorong Provinsi Riau bebas rentenir.
Kemudian mengupayakan pembentukan satu desa memiliki satu agen lakupandai. Selanjutnya mengoptimalkan kepesertaan asuransi usaha ternak sapi di desa, asuransi tanam padi dan nelayan.
Kemudian penguatan bisnis pesantren, pengembangan cluster ubi kayu dan terakhir ke enam percepatan proses Bumdes berbadan hukum dan membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ke enam program percepatan ini di daerah masing-masing sesuai potensi dan peluang yang bisa dikembangkan akan didorong untuk terwujud melalui koordinasi OPD terkait.
"Misalkan tahap awal ini kita fokus percepatan program pemerintah pusat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kita akan optimalkan Bumdes-Bumdes, " kata Yusri.
Karena jelas Yusri Bumdes itu ada di setiap desa sehingga sebagai ujung tombak akan mampu mendorong percepatan penyaluran BPNT tersebut.
Seiring itu program lainnya terus didorong terlaksana oleh OPD terkait.
Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membenarkan bahwa saat ini sudah banyak Bumdes yang berhasil dan sukses dalam programnya di perdesaan membangkitkan ekonomi masyarakat. Karenanya perlu mendapatkan penghargaan dari Kementerian.
"Saya lihat daerah lain Bumdesnya dapat penghargaan di tingkat nasional. Riau belum ada, saya minta kepala dinas harus ada penghargaan kepada Bumdes yang hebat ini, " ujar Gubernur saat memberikan sambutan dihadapan para Lurah dan Kepala Desa se Riau.
Andi juga memberikan masukan Bumdes yang berhasil dalam usaha simpan pinjam bisa membantu tim dalam upaya mencapai program penghapusan praktek rentenir di pelosok. Karena Bumdes punya potensi dana bantuan desa yang mampu dikelola dengan bagus dan tanpa menerapkan bunga tinggi.
Ia juga meminta kepada OJK dan BI bagaimana dapat mengajak dan membina Bumdes ini agar layak dan mampu bersaing menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
"Inilah tujuan kerjasama ini untuk bersinergi, terutama mensukseskan program baru Presiden Joko Widodo dengan KUR Cluster dan Bank Wakaf, " pungkasnya.
Dorong Riau Bebas Rentenir, OJK dan Pemprov Teken MoU 6 Program Berikut ini
