Pekanbaru (Antarariau.com) - BPJS Kesehatan Kantor Deputi Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jambi menggali potensi sumber-sumber pembiayaan premi di daerah untuk masyarakat miskin di luar Program Jamkesmas dan Jamkesda.
"Sumber-sumber pembiayaan di daerah itu bisa berasal dari Dana Desa, dari Badan Usaha Desa, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kepala daerah terpilih, program CSR dan lainnya yang perlu digali guna mendukung keberlangsungan finansial dan Program JKN," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng dan Jambi, Siswandi di Pekanbaru, Jumat.
Kebijakan tersebut disampaikannya terkait capaian kolektabilitas iuran dari seluruh peserta di empat wilayah itu sampai dengan Juni 2017 sebesar 86,46 persen.
Menurut dia, artinya sampai tahun 2019 akan ada tanggung jawab besar menuntaskan cakupan semesta dalam bidang kepesertaan sebesar 18,34 persen lagi untuk empat provinsi tersebut sehingga kerjasama dengan berbagai pihak perlu terus diperkuat.
"Memang idealnya pembiayaan kesehatan masyarakat ditanggung oleh negara akan tetapi karena kemampuan keuangan yang terbatas mengakibatkan peran serta masyarakat secara swadaya dibutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan sumber-sumber finansial di daerah diperlukan untuk membantu kepesertaan masyarakat yang tidak terjaring dalam program Jamkesda dan Jamkesmas itu.
Sumber finansial premi bisa saja berasal dari Badan Usaha Desa (BUDES) yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp120 triliun tahun 2018.
"Perolehan anggaran sebesar itu untuk desa, tentunya perlu dikomunikasi sejak dini sehingga penggunaan anggaran tersebut juga bisa menjadi sumber finansial premi bagi masyarakat," katanya.
Sedangkan sumber finansial yang diharapkan dari Baznas Provinsi sudah disampaikan terkait Baznas Pusat sudah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam membantu keberlanjutan premi masyarakat. Berikutnya Perusahaan-perusahaan diharapkan bisa mengalokasikan finansial premi untuk keberlanjutan kepesertaan masyarakat miskin melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
Selain itu, terhadap Kepala daerah yang sudah terpilih perlu didorong untuk merealisasikan janjinya membantu masyarakat miskin terutama dalam finansial premi BPJS Kesehatan.
"Janji dari calon kepala daerah yang kemudian terpilih, memang tidak akan mudah untuk diimplementasikan, namun paling tidak saat mereka berkampanye untuk membela masyarakat miskin perlu diingatkan khususnya untuk membantu premi BPJS Kesehataan masyarakat miskin," katanya.
BPJS Kesehatan Upayakan Pembiayaan Premi Untuk Masyarakat Miskin
