Bengkalis (Antarariau.com) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyatakan politik uang rawan terjadi pada pemilihan baik itu tingkat lebih tinggi hingga di desa
"Politik uang biasanya paling rawan mendekati hari pemungutan suara. Politik uang yang sangat sering terjadi dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Namun demikian, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2017 ini," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar di Bengkalis, Jumat.
Dia mengatakan, KPU merupakan sebagai pengarah panitia Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bengkalis.
"Kita mengacu kepada pengalaman tahun-tahun lalu, kita berharap pelaksanaan pilkades ini bebas dari politik uang karena ini sangat mengganggu proses demokrasi dalam pergantian kepemimpinan di tingkat lokal terutama di tingkat desa," katanya.
Menurut dia, untuk sanksi bagi calon yang kedapatan melakukan politik uang akan diberi sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
"Untuk sangsi pelanggaran yang dilakukan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pilkades ini akan dibentuk panitia pengawas di masing-masing desa.
"Di panitia pengawas inilah akan ditindaklanjuti seperti apa nantinya sangsi yang akan diberikan kepada calon kepala desa yang melakukan pelanggaran. Semuanya mengacu kepada peraturan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," ujar Defitri.
Dia menjelaskan, sejak Senin 3 Juli 2017 sampai Rabu 5 Juli 2017, masingmasing calon kepala desa memasuki masa tahapan kampanye, KPU Kabupaten Bengkalis sebagai pengarah di panitia Pilkades melakukan monitoring ke seluruh desa terhadap kegiatan kampanye cakades tersebut.
"Saat ini memasuki masa tenang, sampai dilaksanakannya pencoblosan pada 11 Juli mendatang," katanya.
KPU Bengkalis Klaim Pilkades Rawan Politik Uang
