KPU Bengkalis minta PPS jaga kode etik

Bengkalis (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,Elmiawati Safarinameminta kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya untuk menjaga integritas dan kode etik, tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya.

"Dalam melaksanakan tugas PPS harus bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjaga integritas dan kode etik sebagai penyelenggara Pemilu," ujarnya usai melantik anggota PPS Wilayah Kecamatan Bengkalis dan Bantan di Lapangan Tugu Bengkalis, Selasa.

Selain itu, ia juga meminta PPS agar bergerak cepat dan segera berkoordinasi dengan Kades atau Lurah guna membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

"Kami harapkan PPS untuk melakukan koordinasi dengan Kades ataupun Lurahagar dapat membentuk Pantarlih," harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santosoyang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan selamat kepada para PPS yang baru dilantik dan dapat menjalankan amanah dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.

"Kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban, sesuai tugas dan fungsinya selaku anggota PPS pada Pemilu 2024", harapnya.

Hal senada disampaikan Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro. Ia mengatakanPPS sebagai salah satu penegak pilar demokrasi. Oleh karena itu, institusi Polri akan memberikan dukungan penuh demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Untuk diketahui, anggota PPS se-Kabupaten Bengkalis yang dilantik berjumlah 465 orang. Terdiri dari 311 orang laki-laki (66.88 persen) dan 154 orang perempuan (33.12 persen).

Pelantikan dibagi empat/zona wilayah. Zona 1 Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Zona 2 Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Zona 3 Rupat dan Rupat Utara. Zona 4 Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau.

Adapun tahapan seleksi PPS ini sudah dimulai sejak 18 Desember 2022 silam. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya diumumkan penetapan anggota PPS yang lulus dengan surat bernomor: 33/PP.04.1.Pu/1403/2023, tanggal 21 Januari 2023.