Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 hingga akhir Desember ini bakal mencapai angka 80 persen, yang diharapkan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi konsumsi pemerintahan.
"Saya optimistis hingga 31 Desember nanti, realisasi anggaran bisa 80 persen bahkan ada prestasi yang dicapai karena adanya efisiensi," kata Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan penyerapan anggaran pembangunan fisik bisa mencapai 92 persen. Sementara itu, efisiensi anggaran didapatkan dari penggunaan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektroni atau LPSE.
"Dari LPSE itu kita bisa berhasil melakukan penghematan 13 persen," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.
Selama dua tahun terakhir, Pemprov Riau memang selalu terseok-seok dalam hal penyerapan anggaran padahal nilai APBD sangat besar.
Kendalanya beragam, mulai dari masalah Gubernur Riau sebelumnya, yang ditangkap tangan karena korupsi oleh KPK, pergantian pejabat eselon melalui proses seleksi terbuka, hingga ketakutan pejabat pengguna anggaran.
Pemerintah Provinsi Riau meraih APBD tahun 2016 mencapai Rp11,2 triliun dan setelah dirasionalisasi karena pengurangan dana bagi hasil migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun.
Adapun pada APBD 2015, Pemda Riau hanya mampu menyerap 64 persen dari total anggaran senilai Rp10,7 triliun yang kemudian menjadi Rp11,4 triliun pada APBD Perubahan.
Mulai pertengahan tahun 2016, Andi Rachman turun langsung ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan memanggil pejabat terkait untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
Menurut dia, hingga 22 Desember ini, total realisasi APBD 2016 kini mencapai 67,49 persen, meliputi realisasi anggaran fisik mencapai 83,47 persen, belanja tidak langsung 83,57 persen, dan belanja langsung 83,38 persen.
"Dengan waktu yang tinggal sedikit hingga akhir tahun ini, kelihatannya memang (realisasi) masih rendah. Tapi perbedaan itu karena pengerjaan yang sudah dilakukan belum dibayar. Makanya, sekarang ini bagian aset dan keuangan lembur untuk mengejar pencairan," ujarnya.
Ia menambahkan kendala yang masih dihadapi lainnya adalah akibat bantuan keuangan belum diserap maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga mempengaruhi realisasi penyerapan APBD.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan kondisi ekonomi Provinsi Riau yang kini masih lesu, diperkirakan hanya berpeluang untuk tumbuh hingga mencapai 2,5 persen pada triwulan IV-2016.
"Untuk triwulan IV, kami optimistis pertumbuhan akan positif di kisaran 2,2 hingga 2,5 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Ismet Inono.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 memang masih menunjukkan kecenderungan tidak menggembirakan, karena hanya tumbuh 1,1 persen dibandingkan triwulan II yang mencapai 2,46 persen.
Namun, terdapat tendensi pertumbuhan pada akhir tahun bisa meningkat terutama karena kontribusi dari tingkat konsumsi.
"Kita punya konsumsi rumah tangga yang cukup kuat, dan konsumsi pemerintah banyak perbaikan karena ditargetkan penyerapan anggaran (APBD) bisa mencapai 86 persen," ujarnya.
Menurut dia sektor minyak dan gas (Migas) yang mengalami kecenderungan penurunan ikut menggerus pertumbuhan ekonomi Riau.
Apabila sektor Migas dikeluarkan, lanjutnya pertumbuhan ekonomi mencapai 2,87 persen pada triwulan III-2016.
"Artinya, kita memang tak bisa berharap banyak pada sektor Migas itu," kata Ismet.
