Tembilahan, (Antarariau.com) - Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan tidak mengizinkan adanya alih fungsi lahan perkebunan kelapa menjadi kelapa sawit atau lainnya.
"Bapak Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan telah menyatakan tidak akan memberikan izin perkebunan maupun industri yang akan mengorbankan lahan kelapa, karena akan mengancam kelestarian komoditas andalan asli daerah," kata Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari di Tembilahan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa luas perkebunan kelapa yang ada saat ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan.
"Komoditas kelapa sangat erat dengan sejarah masyarakat Indragiri secara turun-temurun," ujarnya.
Ia menyampaikan luas perkebunan kelapa yang ada di Indragiri Hilir mencapai 431.000 hektare dan 80 persennya merupakan milik masyarakat setempat.
"Sisanya dikelola oleh perusahaan swasta. Masyarakat setempat rata-rata memiliki 10-20 ha kebun kelapa per kepala keluarga," sebutnya.
Ia mengatakan bahwa Indragiri Hilir harus berbangga karena Indragiri Hilir adalah kabupaten dengan hamparan kelapa terluas di Indonesia, bahkan di dunia.
"Dan Kelapa adalah identitas Kabupaten Indragiri Hilir," katanya. (ADV)
Berita Lainnya
Dongkrak ekonomi, Bupati Wardan harapakan BumDes adakan mesin pengolahan
20 November 2019 18:38 WIB
Trio Tata Air diyakini mampu atasi kerusakan perkebunan kelapa di Inhil
06 January 2019 16:33 WIB
KPK panggil pejabat Pemprov Riau dalam kasus izin alih fungsi hutan. Siapa dia?
27 July 2020 12:16 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo ingatkan alih fungsi lahan pertanian saat ini memprihatinkan
07 March 2023 16:29 WIB
Terkait alih fungsi lahan, KNPI Bathin Solapan laporkan dua pengusaha ke Kejati
27 January 2023 19:31 WIB
Wapres Ma'ruf Amin akui lahan pertanian menyusut karena alih fungsi
25 January 2023 13:10 WIB
Pemkab/Kota diminta kendalikan alih fungsi lahan sawah untuk ketahanan pangan nasional
20 September 2022 17:17 WIB