Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mengakui ribuan tenaga kerja muda di sektor minyak dan gas belum mengantongi sertifikasi kompetensi ketenagakerjaan.
"Perusahaan Migas yang berada di Riau banyak memiliki tenaga kerja profesional namun masih harus memerlukan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan memperoleh sertifikat kompetensi," kata gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ketika konferensi pers bersama pihak Asosiasi Perusahaan Pengeboran Minyak Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) di Pekanbaru, Rabu.
Gubernur Riau yang akrab dengan sapaan Andi Rachman mengatakan, sebagai langkah kongkrit di tengah tuntutan tenaga profesional yang begitu ketat sehingga tenaga kerja di sektor Migas harus segera mendapatkan sertifikasi ketenagakerjaan.
Untuk itu, kedatangan APMI, kata Andi Rachman, berencana menggandeng pihaknya beserta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka membangunan lembaga pendidikan sertifikasi sektor Migas di Riau dengan konsep peningkatan kemampuan tenaga kerja.
"Keterlibatan asosiasi di sektor Migas terus kita dorong, Riau menyambut baik upaya pengembangan di bidang pendidikan. Ini semata-mata untuk peningkatan kapasitas SDM," kata Andi Rachman pula.
Andi Rahman mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika lembaga tersebut dibangun di Riau sebab dari segi infrastruktur kawasan setempat yang unggul dengan sektor migas sudah lebih siap didukung dengan teknologi yang lengkap, serta tenaga ahli atau pun pengajar profesional dapat didatangkan oleh asosiasi yang ada.
"Secara infrastruktur kita tidak kalah dengan Cepu (Lembaga sertifikasi), apalagi Riau sudah berkonstribusi berpuluh tahun dalam sektor migas," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Rasidin Siregar mengatakan menurut data terakhir sebanyak 15.000 pekerja pada perusahaan Migas di provinsi setempat belum memiliki sertifikasi kompetensi dari 13 jenis profesi yang ada.
"Jumlah yang ikut program sertifikasi hanya sepuluh persen," sebutnya.
Menurutnya, salah satu penyebab banyaknya tenaga kerja yang belum mendapatkan sertifikasi kompetensi disebabkan tahapan yang memakan waktu dan antrian yang panjang di Cepu, Jawa Tengah.
"Antrian ini yang memakan waktu proses sertifikasi tenaga kerja," sebutnya.
Oleh: Diana Syafni
Gubri: Banyak Tenaga Kerja Profesional Butuh Pendidikan Sertifikasi Kompetensi
