.jpg.webp)
Pekanbaru (Antarariau.com) - Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Benny Dwika Leonanda menyatakan Pemerintah RI harus membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan investasi asing karena kondisi negara di ambang krisis ekonomi dan finansial.
"Kondisi ekonomi dan finansial RI yang di ambang krisis ini diprediksi akan timbul antara lain disebabkan ketidakkepercayaan pasar terhadap ketidakmampuan pemerintah atas pengelolaan keuangan negara," kata Benny, saat dihubungi dari Pekanbaru, Minggu.
Pendapat itu disampaikannya terkait pidato Presiden Joko Widodo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 pada Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2016, tersirat bahwa secara keseluruhan pendapatan negara dari RAPBN 2017 berkurang sebesar Rp48,6 triliun atau sekitar 2,79 persen dari ABPN-P 2016.
Sedangkan, menurut Benny, belanja pemerintah justru tidak berubah banyak dan hanya berkurang sebesar Rp12,4 triliun lebih atau sekitar 0,6 persen dari APBN-P 2016.
Ia menilai, Pemerintahan Jokowi-JK saat menyusun APBN 2017 terlalu ambisius dan masih berharap pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2017.
"Di tengah-tengah penurunan angka ekspor dan impor serta pendapatan pemerintah dari pajak yang juga turun, pemerintah terkesan tidak menyadari bahwa kondisi negara di ambang krisis ekonomi dan finansial yang akan timbul disebabkan ketidakkepercayaan pasar terhadap ketidakmampuan pemerintah atas pengelolaan keuangan negara," katanya lagi.
RAPBN itu, menurut Benny lagi, tentu akan menyulitkan pemerintah dalam menyusun anggaran belanja, dan mencapai target-target yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya.
Faktanya, katanya lagi, tahun ini pemerintah telah memangkas anggaran belanja sebesar Rp184,4 triliun atau 8,79 persen dari APBN 2016, bisa dipastikan angka pertumbuhan 5,2 persen dari APBN-P 2016 yang ditargetkan itu mustahil tercapai.
"Pemangkasan itu justru akan menurunkan konsumsi pemerintah, dan konsumsi masyarakat pada tahun 2016, sementara untuk investasi, pemerintah sendiri hampir tidak punya uang sama sekali. Satu-satunya jalan mungkin mengharapkan investor dari luar negeri," katanya pula.
Ironisnya, justru setiap negara saat ini juga sama-sama mencari investor untuk meningkatkan pertumbuhan dan GDP mereka sama halnya dengan Indonesia. Akan tetapi pada kondisi kini diyakini investor lebih cenderung menghindari konsumsi dan melakukan investasi, katanya lagi.
Karena itu, dalam pandangan Benny, pemerintah seharusnya mulai berpikir untuk mengubah prioritas pembangunan nasional, yaitu melakukan efisiensi dan penghematan besar-besaran, serta merampingkan kabinet dengan menyatukan dan mengubah bentuk kementerian dan lembaga, sehingga target-target pemerintah lebih fokus untuk penyelamatan ekonomi nasional.
"Target baru dibutuhkan namun harus bisa meningkatkan penghasilan negara dan pendapatan masyarakat, sehingga mampu menunjang APBN tahun selanjutnya. Ini merupakan tantangan baru, tantangan nyata dari kondisi saat ini bahwa perekonomian negara perlu diselamatkan segera," katanya lagi.
Benny merujuk contoh pemerintah harus bangkit secara mandiri guna menyelamatkan ekonomi Indonesia, yakni sudah harus menunda proyek-proyek besar yang menyedot anggaran sangat besar dan mengalihkan kepada sektor-sektor produktif yang memperbaiki iklim investasi dalam negeri.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga perlu menciptakan pasar-pasar baru yang mampu menampung komoditas ekspor untuk diproduksi di dalam negeri, mengembangkan teknologi domestik dan melepaskan ketergantungan terhadap pasar dan produk-produk asing.
"Ini bisa dilakukan, jika benar-benar Pemerintah Indonesia tidak tergantung pada pasar dan produk-produk luar negeri sebab Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan berbagai suku bangsa, mempunyai musim yang berbeda antara daerah bagian utara dan selatan, antara bagian barat dengan bagian timur wilayah Indonesia," katanya pula.
Semua potensi tersebut, kata Benny, optimitis menjadi modal dasar dalam membentuk pasar domestik dan mengembangkan sistem perekonomian sendiri.
