Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pihaknya akan memastikan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir dalam merespon kondisi pelemahan perekonomian global.
“PHK sebagai jalan terakhir, tentu itu kita harapkan PHK jalan terakhir. Saya sebutkan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir. Upaya-upaya untuk membangun kesepahaman antara pekerja dengan pengusaha akan terus dilakukan,” tegas Menteri Ida saat ditanyai oleh wartawan berkenaan dengan maraknya fenomena PHK belakangan ini.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan pihaknya akan terlebih dahulu memanggil para pihak terkait jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK guna menjembatani proses dialog dari pemerintah. Selain itu, juga memastikan para karyawan yang terdampak PHK akan menerima hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, kita biasanya panggil untuk kita mediasi, untuk kita lakukan dialog yang difasilitasi dijembatani oleh pemerintah. Itu tadi, jika pun tidak bisa dihindari PHK, maka hak-hak mereka harus dipenuhi,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bagi para pekerja yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan bila sewaktu-waktu mengalami PHK.
Sementara terkait isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, ia menerangkan, pembahasan tersebut baru akan dibahas pada pemerintahan yang akan datang dan saat ini belum ada koordinasi dengan tim transisi.
Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.
Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah sebut Idul Adha momentum tingkatkan kepedulian sosial
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah serukan atensi khusus terhadap kondisi pekerja di Palestina
Berita Lainnya
Kemenhub nyatakan penerbangan rute Makassar-Wakatobi memperkuat pariwisata
01 November 2024 17:06 WIB
Ekonom: Keanggotaan Indonesia di BRICS naikkan daya tawar RI di depan OECD
01 November 2024 17:02 WIB
IHSG Bursa Efek Indonesia akhir pekan ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia
01 November 2024 16:50 WIB
OJK sebut kredit perbankan tumbuh 10,85 persen pada September 2024
01 November 2024 16:41 WIB
DPR RI komitmen dukung program Mendikdasmen tingkatkan kesejahteraan guru
01 November 2024 16:28 WIB
Menkomdigi Meutya Hafid keluarkan instruksi pemberantasan judi daring
01 November 2024 16:11 WIB
35 prajurit TNI AD telah tuntaskan latihan militer bersama di Amerika
01 November 2024 16:05 WIB
TWICE akan jadi tamu spesial yang akan tampil pada konser Coldplay di Seoul
01 November 2024 15:53 WIB