Pekanbaru, (Antarariau.com) - Realisasi penyaluran dana desa di Provinsi Riau hingga bulan Mei 2016 mencapai angka Rp415,72 miliar atau setara 41,60 persen dari total pagu tahun ini yang hampir mencapai Rp1 triliun.
"Dana desa telah direalisasikan sebesar Rp415,72 miliar atau 41,60 persen. Ini angka pencapaian yang cukup tinggi mengingat ini baru memasuki triwulan II," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Riau, Herry Sunardjo, kepada Antara disela Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Riau, di Pekanbaru, Kamis.
Tahun ini dana desa untuk Riau mencapai hampir Rp1 triliun untuk 1.592 desa. Cakupan wilayah desa diberikan pada 10 dari 12 kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Pekanbaru dan Dumai yang tidak mendapatkan karena tidak memiliki desa.
Herry mengatakan pencairan dana transfer ke daerah pada Riau, termasuk di dalamnya dana desa, kini sudah terserap sebesar Rp6,48 triliun atau 31,52 persen dari total pagu. Ia mengatakan pemerintah pusat menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang lebih progresif terhadap dana transfer ke daerah.
Daerah dengan penyerapan dan kinerja ekonomi yang baik akan mendapatkan tambahan anggaran pada tahun depan berupa Dana Insentif Daerah (DID), atau dana yang diberikan dalam rangka penghargaan terhadap capaian kinerja. "Alokasi untuk DID meningkat tajam menjadi Rp5 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,66 triliun. Penambahan insentif tersebut diharapkan bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Secara keseluruhan, lanjutnya, penyerapan anggaran dana APBN 2016 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Riau sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp1,64 triliun. Jumlah itu mencapai 25,02 persen dari total pagu sebesar Rp6,70 triliun di tahun ini.
"Tingkat penyerapan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2015, yang mencapai Rp1,34 triliun atau sebesar 18,3 persen dari total belanja sebesar Rp7,32 triliun," katanya.
Hanya saja, Herry mengatakan terdapat ketimpangan dalam penyerapan APBN dibandingkan dengan realisasi belanja daerah di APBD Riau 2016. Hingga triwulan I-2016, realisasi belanja daerah baru sebesar Rp2,83 triliun, atau hanya 7,31 persen dari total pagu belanja yang mencapai Rp38,73 triliun.
"Ada ketimpangan dalam hal penyerapan anggaran yang terlalu besar dalam penggunaan dana dari APBN dan APBD. Saya menilai diperlukan adanya keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan perekonomian dapat bertumbuh pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau," katanya.
