BANGKINANG Kota, (Antarariau.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Riau lakukan Entry Briefing terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 yang kegiatannya dipusatkan diaula Kantor Bupati Kampar di Bangkinang Kota, Selasa (19/4).
Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekdakab Kampar H. Zulfan Hamid dalam pengarahannya pada acara tersebut menyampaikan kepada seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat bekerjasama dan kooperatif memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh tim yang turunkan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
"Seluruh kepala SKPD dan yang terkait dengan pemeriksaan kegiatan tahun anggaran 2015. untuk tidak meninggalkan tempat hal ini untuk memudahkan dalam koordinasi jika diperlukan," terangnya.
“ Kepada seluruh yang tekait untuk dapat memberikan data yang lengkap dan benar kepada tim BPK serta untuk tidak meninggalkan tempat selama pemeriksaan ini berlangsung,” ujarnya.
Sekdakab Kampar berharap BPK RI Perwakilan Riau memberikan arahan dan petunjuk agar laporan keuangan Pemda sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami menyadari, laporan ini merupakan sarana evaluasi kami dalam pembangunan dan upaya mewujudkan Kampar yang lebih, tentunya kami mengaharapkan arahan dari pihak BPK," ujar Zulfan Hamid.
Hadir pada acara tersebut Kepala Badan DPPKA Kabupaten Kampar Kholida, para asisten,para Kepala Badan, Kantor, Bagian, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan yang berada diseluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta tim dari BPK Riau sebanyak enam orang.
Ditambahkannya bahwa pemeriksaan yang rutin dilaksankan setiap tahun ini berharap agar dalam Laporan hasil Pemeriksaan nantinya lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya, untuk diketahui bahwa pada pemeriksaan tahun 2014 kemarin Pemerintah Kabupaten Kampar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), oleh karena itu pada tahun ini kita semua berharap agar posisi ini lebih baik dan meningkat ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ungkap Zulfan Hamid.
“Hal ini tentu merupakan tugas yang tidak ringan bagi kita semua namun yang terpenting adalah komitmen untuk meraih WTP tersebut, hal ini mengingat untuk mencapai tersebut perlu kerja berat dan terlebih lagi harus taat azaz dan tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pelaporan,” tuturnya.
Selain itu Sekda Kampar ini juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh Satker dimana adanya Satker yang bergabung atau dilebur atau satker yang hilang untuk pemeriksaaan ini merupakan tanggung jawab dari Kepala Saker atau pejabat yang lama, walaupun yang bersangkutan telah pindah ke Satker yang lain.
Sementara itu Harry Purwaka selaku penanggung Jawab Teknis BPK Riau yang ditugaskan di Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa BPK Riau dengan 5 orang anggota akan bekerja di Kabupaten Kampar selama 30 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015.
"Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan kepada seluruh Satker untuk dapat bekerja sama dengan tim dari BPK Riau untuk koordinasi dan partisipasi tehadap dokumen dan data yang diperlukan oleh tim pemeriksa keuangan," ungkapnya.
"Oleh karena itu setiap SKPD dan yang terkait untuk dapat menyerahkan laporan secara transparan secara lengkap dan koorperatif," harapnya.
Penggunaan APBD Kampar 2015 mulai diaudit BPK. Sebagai langkah awal, seluruh satuan kerja dikumpulkan untuk mengikuti entry Breifing ungkapnya.
Pada acara tersebut digelar juga acara Tanya jawab tentang berbagai hal yang mungkin diragukan terhadap anggaran yang secara meragukan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku serta berbagai hal yang tidak difahami sehingga laporan yang berikan sesuai dengan yang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(ADV)
