Inhil Dapat Bantuan 14 Unit Eskavator Untuk Perbaikan Kebun Kelapa Rakyat

id inhil dapat, bantuan 14, unit eskavator, untuk perbaikan, kebun kelapa rakyat

Inhil Dapat Bantuan 14 Unit Eskavator Untuk Perbaikan Kebun Kelapa Rakyat



Tembilahan, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau tahun ini akan mengalokasikan bantuan sebanyak 12 unit ekskavator kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir guna memperbaiki perkebunan kelapa rakyat di daerah pesisir itu.

"Sebanyak 12 unit ekskavator ini dianggarkan sebesar Rp24 miliar," kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Ngadiyo di Tembilahan, Sabtu.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga akan menerima bantuan satu unit ekskavator dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

"Dengan begitu, mudah-mudahan upaya untuk memenuhi kebutuhan satu alat berat untuk satu kecamatan tahun ini dapat terpenuhi," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 lalu, Pemkab Indragiri Hilir juga telah memiliki sebanyak empat alat berat berupa ekskavator yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir satu unit dan dari APBD Provinsi Riau tiga unit.

"Empat unit ekskavator itu telah didistribusikan ke kecamatan yang perkebunan kelapa rakyatnya mengalami kerusakan parah seperti Kecamatan Mandah, Kuindra, Enok dan Kecamtan Reteh," paparnya.

Ia menjelaskan bahwa penempatan alat berat ini disesuaikan dengan tingkat kerusakan perkebunan kelapa yang terparah dan membutuhkan ekskavator.

"Perbaikan terhadap perkebunan kelapa yang kritis akan menjadi prioritas," ucapnya.

Kemudian, disamping itu ia menyampaikan bahwa nantinya bahan bakar, premi operator dan pengamanan alat berat ini akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat.

"Sedangkan pemerintah kecamatan akan berkontribusi dalam hal honor operator, biaya mobilisasi dan biaya pemeliharaan," katanya.

Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan menyampaikan bahwa perkebunan kelapa di daerah pesisir Riau itu mencapai 431.000 hektare, namun kerusakan perkebunan kelapa saat ini hampir 100.000 hektare.

"Hal ini merupakan masalah serius yang dengan segera harus dapat diatasi," sebutnya.

(ADV)