Rokan Hilir, (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Abdul Kosim meminta pemerintah daerah agar bersikap tegas terhadap keberadaan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan beroperasi di daerah itu, namun membayarkan pajak ke Provinsi Sumatera Utara.
"Kita sangat mendukung rencana pemkab untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang ada. Jika memang terbukti tidak taat dan mengabaikan daerah sebaiknya tidak memberikan izin, apalagi daerah punya kewenangan tersendiri," kata Abdul Kosim, Jumat.
Ia menanggapi soal dugaan banyak perusahaan di Rokan Hilir yang membayar pajak ke Sumatera Utara dan itu terungkap pada Musrenbang tingkat kabupaten yang digelar beberapa hari lalu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Pemkab Rohil agar secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan penjelasan sebelum berkelanjutan.
"Keberadaan perusahaan di Rokan Hilir sangat banyak, luas kebunnya berapa ribu hektar dan bagaimana tenaga kerja dan lain-lain, ini semua harus jelas. Kalau dibiarkan nantinya ada kesan seolah-olah pemerintah daerah tidak peduli," ujarnya.
Terkait persoalan pajak yang dibayarkan ke Sumatera Utara, Bupati Rohil sebelumnya menegaskan akan segera menyurati dan memanggil perusahaan tersebut.
"Saya minta Dinas Pendapatan dan Inspektorat Rohil segera melakukan pemanggilan, undang mereka dan duduk satu meja bicarakan sampai tuntas. Tapi kalau memang benar info seperti itu, pajaknya harus tetap bayar ke Rohil," kata Suyatno. (ADV)
Oleh Dedi Dahmudi
Perkebunan di Rohil, Bayar Pajak ke Sumut, Legislator: Tindak Tegas!!
