Pekanbaru, (Antarariau.com) - Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) menilai dewasa ini, meski harga ikan relatif murah dipasaran, tapi belum mampu tingkatkan konsumsi secara nasional dan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak pada usia dini.
"Saya pernah bertemu Ibu Menteri Susi, Bu Susi bilang harga ikan saat ini sekian. Sejak Menteri Susi menjabat, menjadi turun harga ikan dipasaran. Tetapi, apakah turunnya harga ikan itu membuat orang membeli ikan?," papar Ketua Umum Himpaudi Netti Herawati di Pekanbaru, Sabtu.
Hal itu disampaikan Netti kepada wartawan usai menjadi pembicara seminar ilmiah populer tema "Mewujudkan Gizi Seimbang Menuju Bangsa Sehat Berprestasi" bersama beberapa nara sumber seperti Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Hardinsyah dan diadakan PT Sarihusada Generasi Mahardhika dan DPD Persagi Riau.
Sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo periode tahun 2014-2019, lanjut dia, sang menteri dinilai berhasil dalam menekan angka pecurian ikan melalui sejumlah terobosan seperti pengemboman kapal milik asing.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014 menyebutkan, konsumsi ikan nasional hanya mencapai 35 kilogram (kg) per kapita per tahun, sementara negeri jiran Malaysia sudah mencapai 70 kg dan Jepang 140 kg per kapita per tahun.
Pada tahun 2015, KKP menargetkan konsumsi ikan tahun itu meningkat dari 35 kilogram menjadi 40 per kg per kapita dengan target produksi sebesar 30 juta ton lebih, terdiri dari perikanan tangkap 6,23 juta ton dan budidaya 18,59 juta ton dan produk ikan olahan 5,56 juta ton dengan harapan dapat diserap sebanyak-banyaknya..
"Artinya kita bicara sekarang adalah ekosistem dan komoditas. Kalau secara personal, kita akan kalah. Perlu ada inovasi dalam sebuah kebijakan pemerintah, agar semua bekerja. Tetapi bukan berarti selama ini instansi terkait tidak bekerja," katanya.
"Kita perlu mendorong, agar bagaimana bekerja dalam ekosistem memiliki interaksi satu sama lain. Kalau sekarang, ketika ikan-ikan banyak melalui kebijakan Menteri Susi, tapi anak-anak malah menjauhi ikan," ucap Netti.
Ketua DPD Pergizi Pangan Riau, Heryudarini Harahap mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menanggulangi berbagai permasalahan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
"Program gizi kita itu, sudah bagus semua. Bahkan jadi contoh dunia internasional. Tetapi kenapa masih ada masalah dengan gizi?, mungkin disitulah peran kami. Upaya perbaikan gizi memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelas dia.
Corporate Affairs Head Sarihusada, Arif Mujahidin mengatakan, sebagai perusahaan berdiri enam puluh tahun lalu dengan misi memperbaiki gizi anak bangsa, dirinya terus komitmen mendukung berbagai kerja sama dalam bidang gizi, termasuk sebarluaskan pengetahuan dan edukasi mengenai gizi.
"Seminar ini diikuti sekitar 400 peserta terdiri dari akademisi, ahli gizi, ahli pangan, pengelola dan pelaksana program gizi dan pangan. Kegiatan yang sama telah terselenggarakan di Surabaya dan Bogor, bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat," ucap dia.
