Bengkalis, (Antarariau.com)- Pj Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie, menyambut baik dipilihnya Bukit Batu sebagai daerah yang akan dikunjungi dan dipantau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) dan Dubes Norwegia
Kunjungan Dubes Norwegia dan Menteri LKH di Bukit Batu, karena di kawasan tersebut terdapat pembuatan blocking canal yang dibiayai dari Pemerintah Norwegia yang administrasinya dilakukan UNDP dan diawasi oleh KLH.
Untuk mengantisipasi dan menanggulangi musibah kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis telah dibangun sekat kanal di sejumlah titik, diantaranya di Kecamatan Bukit Batu
“Hal ini tentu menjadi sebuah motivasi bagi seluruh elemen di Negeri Junjungan untuk bersama-sama dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan dan hutan, terlebih masalah ini, sudah diinteruksikan oleh Presiden RI, agar pada tahun ini tidak ada ditemukan karlahut di Indonesia,” kata Penjabat Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie saat rapat persiapan kehadiran kunjungan Dubes Norwegia dan Menteri LHK yang dijadwalkan akan datang pada akhir Febuari, Senin (15/2).
Ia mengatakan, hingga saat ini upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dengan maksimal, baik itu yang dilakukan secara swadaya masyarakat, Pemda maupun langkah-langkah konkret oleh jajaran TNI/Polri.
“Butuh kerja sama dalam penanggulangan musibah kebakaran lahan dan hutan. Kita harus komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis zero hot spot di masa mendatang,” kata Ongah Ahmad
Sementara itu, Bupati Bengkalis terpilih, Amril Mukminin, juga mengatakan, bahwa persoalan Karhutla menjadi perhatian serius bersama mulai dari lapisan akar rumput hingga lapisan atas.
“Karena musibah kebakaran lahan, akan menimbulkan kerugian sangat besar, bagi daerah, nasional bahkan internasional,” katanya.
Amril menyatakan setelah resmi menjabat Bupati Bengkalis, salah satu fokus kerja dalam jangka pendek ini, menyangkut upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
Ia meminta agar Satuan kerja perangkat daerah (skpd) terkait untuk lebih fokus dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, guna mewujudkan Bengkalis bebas karhutla.
(adv)
