Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Besar Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan sampai saat ini pembiayaan kegiatan masih menggunakan dana talangan karena anggaran Rp3 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau belum cair.
"Kami memang dibantu Pemprov Riau Rp3 miliar, namun belum turun. Saat ini kami masih gunakan dana talangan dari alumni dan pinjaman beberapa pihak," kata Ketua Panitia Pengarah Kongres HMI Amal Sakti di Pekanbaru, Kamis.
Pelaksanaan kongres sendiri dikatakannya akan diperpanjang dua hingga tiga hari lagi. Sebelumnya helatan dengan total biaya Rp7 miliar ini hanya dijadwalkan sejak Minggu (22/11) hingga Kamis (26/11), namun karena agenda kongres belum mencapai tahapan pemilihan ketua maka diperpanjang.
Untuk perpanjangan pelaksanaan tersebut, disampaikan Amal bahwa dalam satu hari akan membutuhkan dana Rp200 juta hingga Rp300 juta. Secara keseluruhan selama dua tiga hari itu dipersiapkan sebanyak Rp1 miliar.
Terkait dana dari Pemprov Riau, dia mengatakan jika itu tidak terpakai semuanya akan dikembalikan lagi ke Pemprov Riau. Oleh karena itu, bantuan itu tidak perlu dikhawatirkan penggunaannya yang diragukan berbagai pihak.
Dia juga menambahkan hal-hal yang perlu diklarifikasi tentang pelaksanaan kongres HMI di GOR Remaja Pekanbaru.
Dia membantah potensi akan dipindahkannya kongres ke Jakarta terkait beberapa rangkaian keributan pada sebelum dan awal-awal kegiatan kongres organisasi itu.
"Kemungkinan pindah itu kecil terjadi dan kami yakin kongres selesai di Pekanbaru. Kita akan akhiri kongres sebagai tamu yang baik dan pemerintah dan masyarakat sebagai tuan rumah yang baik," ungkapnya.
Selain itu, dia juga membantah menghambat akses wartawan ke kongres. Namun diakuinya untuk hal tertentu kongres bersifat internal dan tidak boleh untuk wartawan, tapi untuk hal tertentu lainnya akan dibuka selebar-lebarnya.
Sejak dimulainya kongres, HMI baru menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, dan akan dilanjutkan pemilihan ketua umum. HMI juga bermusyawarah terkait modernisasi organisasi seperti rencana penerapan "e-voting" untuk kongres mendatang.
"Tapi saat ini e-voting belum memungkinkan karena harus diatur dulu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," ujarnya.
