Pelalawan, Riau, (Antarariau.com) - Komisi E DPRD Riau dalam kunjungan kerja ke Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan mempertanyakan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) dan CSR perusahaan industri bubur kertas terbesar di Indonesia PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
"Komisi E ini bidang kesejahteraan rakyat. Kunjungan ini menyangkut ketenagakerjaan, khususnya terkait tenaga kerja asing. Berapa sebenarnya tenaga kerja asing di RAPP. Kita akan pertanyakan seluruh perusahaan di Riau tidak hanya di RAPP," kata Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur di Pelalawan, Rabu.
Politisi Golkar ini juga mempertanyakan perkembangan tenaga kerja dan proses perizinannya. Selanjutnya dia menanyakan pelaksanaan Program CSR PT RAPP dan manfaatnya terhadap masyarakat.
"CSR harusnya mensejahterakan rakyat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau ingin laporan CSR ini diberikan secara berkala," terangnya.
Rombongan Komisi E selain Masnur turut ikut Wakil Ketua Komisi E, Magdalisni, Sekretaris Komisi E, Markarius Anwar, dan anggota komisi E, Adriyan, T.Nazlah Khairati, Sugeng Pranoto, Septina Primawati, Ramos, Syafruddin Poti, Ade Agus Hartanto. Di samping itu, turut hadir pula mitra kerja Komisi E yakni Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, Suratno.
Kedatangan Komisi E ini disambut Direktur PT RAPP, Mulia Nauli, Deputi Direktur RAPP,Rudy Tianda, Stake Holder Relations (SHR) Manager RAPP, Wan Jakh, Industrial Relations Head RAPP, Elwan Jumandri, Corporate Communications Manager RAPP, Djarot Handoko.
Mulia Nauli menanggapi pertanyaan Masnur menegaskan, tenaga asing yang digunakan sudah mengikuti ketentuan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, kata dia, juga sudah membentuk Tim Terpadu untuk mengawasi tenaga kerja asing yang terdiri dari pemkab, kejaksaan dan kepolisian.
"Jumlah karyawan kita total 5.415, tenaga kerja asing 59 orang. Jadi, jumlahnya masih dibawah satu persen. Jadi yang didominasi tenaga spesialis," katanya.
Lalu Mulia menyebutkan, untuk program CSR perusahaan selalu disalurkan setiap tahun dengan total sekitar Rp35 milyar per tahun. Datanya, lanjut dia, akan dikirimkan ke Komisi E seperti yang telah dilakukan ke Pemkab Pelalawan.
"RAPP bahkan diikutkan dalam musyawarah pembangunan tingkat desa sampai kabupaten dan provinsi untuk penyaluran Program CSR," katanya.
DPRD Riau Adakan Kunjungan Kerja Ke Pangkalan Kerinci
