Pekanbaru, (Antarariau.com) - Forum Anggota MPR, DPR dan DPD (MD2) dengan asal dari Riau bertekad memperjuangkan amandemen Undang-undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah karena dinilai merugikan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas).
"Ini yang menjadi prioritas kita dalam waktu dekat karena Kalimantan Timur juga memperjuangkan hal yang sama. Kalau masih isi dalam undang-undang yang lama dipakai, maka Riau tetap dirugikan," papar anggota DPR, Idris Laena di Pekanbaru, Riau, Senin.
Idris yang merupakan anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar tersebut mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp3.500 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, hanya 28 persen dalam bentuk transfer yang disalurkan pada daerah.
"Sedangkan 35 persen lagi, habis untuk pusat baik di kementerian atau lembaga dan sebesar 32 persen diperuntukkan bagi nonkementerian," ucapnya.
Nurzahedi Tanjung, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra pekan lalu seusai mengikuti pertemuan Forum MD2 Riau dengan Pemprov Riau di ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya sangat terbuka memperjuangkan aspirasi daerah terutama dari daerah pemilihannya.
Apalagi terkhususnya terkait pada bidang kerja sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VI DPR dan menangani masalah BUMN, kemudian perindustrian, perdagangan, Koperasi-UKM dan Badan Penanaman Modal dan Investasi.
"Misalnya ada BUMN yang beroperasi di Riau. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian masalah tenaga kerja lokal, permasalahan lahan dan lain sebagainya," kata Eddy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum MD2 Riau.
Jon Erizal, Wakil Ketua Komisi XI DPR yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, pihaknya memfokuskan pada program Presiden Joko Widodo agar saat ini menguntungkan bagi Provinsi Riau yakni poros maritim dan sektor pariwisata.
"Dua-duanya dimiliki Riau karena potensi poros maritim sangat strategis dengan potensi ikan luar biasa. Begitu juga potensi wisata seperti Bono dan Pantai Rupat," katanya.
Gafar Usman, Koordinator Forum MD2 Riau mengatakan forum sudah bekerja dan membentuk sekretariat serta staf di Jakarta.
"Tak usah khawatir, kalau saat ke Jakarta tidak bisa bertemu semua anggota DPR. Kami sudah komit, semua pun bisa melayani dan sama-sama memperjuangkan. Misalnya masalah Blok Kampar yang sekarang sedang "on going", katanya.
Hadir 7 orang anggota DPR asal Riau dari 11 orang yakni Eddy Tanjung (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Rita Zahara (Partai Gerindra), Jon Erizal (PAN), M Nasir (Partai Demokrat), Marsiaman Saragih dan Effendi Sianipar yang keduanya dari PDI Perjuangan.
Kemudian hadir 2 orang anggota DPD dari 4 orang yakni Gaffar Usman dan Rosti Uli Purba.
Berita Lainnya
Pj Wali Kota Pekanbaru ingatkan ASN tidak main-main kelola keuangan
05 December 2024 20:36 WIB
Prudential Indonesia berdayakan perempuan untuk lebih cerdas kelola keuangan
21 November 2024 12:15 WIB
Digitalisasi penting, tapi bijak kelola keuangan dinilai lebih penting
06 November 2024 12:11 WIB
Kemenparekraf tingkatkan literasi keuangan dan bisnis pelaku usaha di desa wisata
31 October 2024 16:07 WIB
PBB sebut serangan Israel atas institusi keuangan Lebanon adalah ilegal
24 October 2024 10:10 WIB
Kanada umumkan pemberian bantuan keuangan bagi pengungsi Palestina
17 October 2024 14:03 WIB
Percepat layanan pencairan keuangan, BRK Syariah dan Pemkab Anambas bersinergi gagas aplikasi Si-Ringkas
11 October 2024 13:45 WIB
Hadir di Natuna, PNM Mekaar genjot inklusi keuangan
28 September 2024 18:39 WIB