Wagub Minta Muncul Nama Baru Untuk Calon Dirut BRK

id wagub minta muncul nama baru untuk calon dirut brk

Wagub Minta Muncul Nama Baru Untuk Calon Dirut BRK

Pekanbaru, 2/10 (Antara) - Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, meminta ada nama-nama baru sebagai kandidat Direktur Utama Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyelesaikan masalah kekosongan pimpinan bank pembangunan daerah yang sudah berlangsung sejak lama itu.

"Ini pasti (nama-nama) beda, dan tidak semuanya sama seperti yang sudah diusulkan sebelumnya," kata Arsyadjuliandi Rachman kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Riau selaku pemegang saham terbanyak di BRK tentu berharap agar masalah kekosongan pimpinan bisa segera diselesaikan. Ia berharap agar hasil RUPS-LB nantinya akan membuahkan hasil yang positif untuk kemajuan bank pemerintah daerah itu sendiri.

"Hasil RUPS yang dulu kita semua tahu seperti apa dan pernah diberitakan juga kinerja mereka. Jadi kita lihat saja nanti laporan kinerjanya saat RUPS-LB karena saya tidak mungkin telepon satu-satu direksinya," ujarnya.

Ia mengatakan, Pemprov Riau akan menunggu hasil laporan terkini mengenai kinerja BRK dalam RUPS-LB. Apabila laporan kinerja keuangan BRK bagus, lanjutnya, bukan tidak mungkin Pemprov Riau akan menambah penyertaan modal untuk mendapatkan "share" saham yg lebih besar.

"Nanti kita lihat perkembangannya. Itu harus tahu beberapa deviden yang mau disetorkan ke pemegang saham atau untuk dikembalikan kepada Bank Riau lagi," katanya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemegang saham Bank Riau-Kepulauan Riau segera menentukan calon untuk mengisi posisi direktur utama (Dirut) yang telah lama kosong melalui RUPS-LB.

"Kami sudah berulangkali mengingatkan agar segera diputuskan calon direktur utama. Sekarang ini bolanya ada di internal Bank Riau-Kepri," kata Kepala OJK Perwakilan Riau, Nurdin Subandi, kepada Antara pada pekan lalu.

Posisi direktur utama (dirut) pada bank pembangunan daerah tersebut sudah hampir dua tahun terakhir kosong. Sebelum kewenangan pengawasan perbankan ditangani oleh OJK, pemegang saham pernah melakukan RUPS-LB untuk mengajukan beberapa nama calon dirut kepada Bank Indonesia (BI) pada 2012.

Namun, dari nama dirut yang sudah disetujui oleh BI, yakni Rafjon Yayha, ternyata tidak kunjung melakukan tugasnya selama enam bulan berturut-turut sehingga harus dilakukan pengajuan nama baru. Nurdin mengaku tidak bisa menjelaskan secara detil mengapa hingga kini belum dilakukan RUPS-LB untuk pengajuan kandidat dirut yang baru.

"Itu masalah internal mereka," katanya.

Ia mengatakan OJK nantinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kandidat yang disodorkan dari hasil RUPS-LB Bank Riau-Kepri.

Selain agenda menentukan posisi dirut, RUPS-LB juga bertujuan untuk memilih kadidat komisaris utama, direktur operasional dan satu komisaris.

Pemprov Riau masih menjadi pemegang saham terbesar, yakni sebanyak 51 persen di Bank Riau-Kepri. Namun, jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya sehingga Pemrov Riau tidak bisa lagi mengambil kebijakan sendiri. Namun, Pemprov Riau pada tahun anggaran 2015 tetap mendapatkan suntikan modal sebesar Rp300 miliar. Kabarnya, penambahan modal itu bertujuan untuk menambah besaran saham yang sudah dimiliki sehingga melebihi 51 persen, sehingga bisa kembali mengambil kebijakan termasuk menentukan posisi dirut dan komisaris utama. (Advertorial)