Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Riau Muhsini menyatakan secara pribadi tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Pilkada yang akan mengatur kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
"Saya sebenarnya tidak setuju dengan RUU Pilkada sekarang karena itu artinya kita kembali lagi ke undang undang lama," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Riau, Muhsini di Pekanbaru, Jumat.
Menurut politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu, undang-undang sekarang yang mengatur pemilihan kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat sesungguhnya sudah maju. Jadi, jika tahun ini RUU mencoba dikembalikan lagi undang undang lama, berarti jsuatu kemunduran
Mantan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2006-2011 ini mengaku jika pimpinan daerah dipilih DPRD, maka tanggung jawabnya terhadap rakyat akan berkurang karena otomatis pikirannya hanya bagaimana bisa menyenangkan hati dan membahagiakan anggota DPRD.
Akan tetapi, lanjutnya, jika kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka rasa percaya dirinya akan tinggi, disebabkan amanah yang diberikan akan dipegang kuat-kuat untuk mengabdi terhadap daerah dan negara.
"Berbeda rasanya jika pemimpin itu dipilih oleh DPRD dan rakyat. Pimpinan daerah dipilih rakyat pasti sangat senang berjumpa dengan rakyatnya," ujar Mursini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid.
Ia mengatakan, alangkah lebih baiknya seorang pimpinan daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Jika memang ada di beberapa daerah terdapat konflik, berarti sistemnya yang harus dibenahi, tidak serta merta undang-undangnya yang diganti.
Dijelaskannya bisa juga di daerah rawan konflik diberlakukan undang undang Pilkada baru, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sedangkan didaerah aman diberlakukan pemilihan langsung oleh rakyat.
"Jika ada konflik akibat pemilihan langsung, seharusnya pemerintah harus meperbaiki sistemnya bukan menghapusnya. Namun akibat beberapa daerah konflik, seluruh daerah jadi korban," kata Abdul Wahid yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Riau.
Berita Lainnya
PPP Riau Ganti Kader Dua Legislator
17 September 2013 13:27 WIB
MUI minta ICC untuk tidak ragu dalam menangkap PM Benjamin Netanyahu
03 May 2024 11:44 WIB
BMKG sebut gelombang panas Asia tidak terdampak di Indonesia
02 May 2024 16:45 WIB
Menag: Fatwa Ulama Saudi sebut haji non prosedural ibadahnya dianggap tidak sah
30 April 2024 15:42 WIB
Kemepora sebut acara nobar timnas Indonesia tidak boleh dikomersialkan
29 April 2024 10:42 WIB
Rinitis alergi tidak kunjung sembuh waspada penyakit penyerta atau multimorbiditas
25 April 2024 17:01 WIB
MUI: Tradisi Lebaran Ketupat tidak bertentangan dengan Islam
19 April 2024 15:56 WIB
Barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke arena konser TVXQ
16 April 2024 11:10 WIB