Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap HAM.
Saat menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), Yusril mengatakan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam karena mencakup hukum tata negara dan administrasi negara.
"Penyelesaian isu-isu ini menjadi tanggung jawab aparat struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan," jelas Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Yusril juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang kerap terjadi di banyak wilayah.
Ia menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah.
Pada kesempatan itu, Yusril menegaskan delapan aset penting terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, serta pembangunan di bidang HAM dan hukum.
Yusril menyampaikan materi yang lebih berfokus pada aspek kedaerahan dibandingkan pembekalan serupa di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu sebelumnya.
Sebanyak 456 orang kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.
"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.
Dia mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.
Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.
Namun demikian, Bima menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru
Baca juga: Yusril mundur dari Ketum Partai Bulan Bintang, ada apa?
