Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan produksi padi lokal untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi 6,7 juta jiwa penduduk dengan memiliki 59.181 hektare luas bahan baku sawah di provinsi itu melalui lima program prioritas padi 2025-2029.
"Kelima program prioritas itu adalah pengelolaan air dan penyediaan lahan, sistem pembenihan padi, penerapan mekanisasi, penguatan SDM dan kelembagaan serta perlindungan tanaman dari hama mengganggu," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Riau, M Job Kurniawan di Pekanbaru, Rabu.
Ia menjelaskan untuk pengelolaan air dan penyediaan lahan dengan cara mengoptimalkan jaringan air dengan memperbanyak pembangunan bendungan, embung, dam parit, long storage, hingga sumur bor untuk lahan tanpa irigasi.
Selain itu untuk perluasan lahan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, dan tanggul. Sedangkan untuk pengadaan benih maka Riau perlu mengembangkan varietas unggul lokal melalui upaya penangkaran benih padi in-situ di sentra-sentra padi, memperkuat kelembagaan pembenihan, tata kelola sistem benih yang lebih baik serta memperluas kemitraan untuk menguasai pasar benih.
"Strategi berikut yakni menerapkan mekanisasi pertanian, yakni alat-alat dan mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen di kelola oleh UPJA, Brigade pangan dan brigade alsintan," katanya.
Selain itu membuka layanan jasa alsintan gratis serta pengembangan smart farming dan pertanian digital menjadi fokus utama untuk meningkatkan mutu produksi/hasil.
Terkait penguatan SDM dan kelembagaan maka Pemprov Riau menggiatkan pelatihan bagi petani milenial dan transformasi kelompok tani (Poktan) serta gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjadi korporasi berbasis petani. Selain itu membangun kelembagaan ekonomi petani skala bisnis bermitra dengan BUMD, BUMDes, Bulog dan mitra strategis lain.
"Pemerintah Provinsi Riau juga berupaya mengintensifkan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu, dengan memitigasi dampak perubahan iklim serta mengembangkan klinik tanaman guna mengurangi resiko gagal panen sekaligus memastikan produksi pangan yang sehat," katanya.
Dengan demikian, katanya Pemerintah Provinsi Riau optimistis dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar provinsi Riau.
