Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengendalikan inflasi karena itudapat memengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup.
"Pengendalian inflasi tidak pernah berhenti dilakukan oleh Pemprov Riau dalam berbagai program dan inovasi melalui kolaborasi yang kuat bersama pemangku kepentingan dan masyarakat," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan di Pekanbaru, Riau, Kamis kemarin.
Menurut dia, kolaborasi dan sinergiterus dilakukan terutama oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada Desember 2024, Provinsi Riau mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 1,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 106,98.
"Inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 2,61 persen dengan IHK sebesar 105,92 dan terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 0,69 persen dengan IHK sebesar 107,88 persen," katanya.
Dia menyampaikan inflasi yoyterjadi karena ada kenaikan harga, yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lain sebesar 7,76 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,48 persen, kelompok pendidikan 2,00 persen.
"Data statistik dari BPS ini menjadi rujukan penting dalam menyusun berbagai perencanaan pembangunan di Provinsi Riau. Data ini menjadi dasar bagi kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif," katanya.
Karena itu, pihaknya berharap kerja sama antara Pemprov Riau dengan BPS Riau dapat terus ditingkatkan di masa mendatang sehingga Riau bisa membangun data dasar yang komprehensif dan terbaru untuk mendukung percepatan pembangunan di Riau.
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.
Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
"Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi," katanya.
Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengatakan pihaknya berjanji untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi data statistik yang diproduksi.
"Data statistik yang dirilis pada periode Desember 2024 menunjukkan berbagai indikator positif terkait perkembangan ekonomi dan sosial di Riau. Data ini sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Riau dalam menyusun program pembangunan ke depan," demikian Asep.
