Bengkalis (ANTARA) - Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (26/5). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia ini, dari Kabupaten Bengkalis dihadiri oleh Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso bersama sejumlah pejabat terkait di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis. Turut mendampingi antara lain Pasimin Log 0303/Bengkalis Lettu Inf Ucok Doni Samosir, Kepala Bagian Perekonomian Setda H. Khairi Fahrizal, dan undangan lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi serta memastikan kelancaran program prioritas nasional di tingkat daerah. Fokus utama rakor kali ini adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program Koperasi Merah Putih digagas untuk memperkuat struktur ekonomi desa dan kelurahan dengan membentuk koperasi berbasis komunitas. Tujuannya adalah menyederhanakan rantai distribusi bahan pokok, menstabilkan harga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia.
Menteri Tito juga menekankan bahwa pembentukan koperasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan harus menjadi alat ekonomi yang mandiri, sehat, dan memberdayakan masyarakat. Ia meminta kepala daerah untuk memberikan dukungan maksimal, melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal dalam proses pembentukannya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso menyatakan komitmen penuh Pemkab Bengkalis untuk mendukung program Koperasi Merah Putih. Ia menilai inisiatif ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal melalui penguatan koperasi desa.
“Koperasi desa akan menjadi tulang punggung dalam memperpendek rantai distribusi dan menekan fluktuasi harga pasar. Kami siap mendukung penuh,” ujar Bagus. Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Bengkalis secara rutin melakukan pemantauan harga dan menjaga ketersediaan stok bahan pokok di pasar.
Dalam laporan yang disampaikan pada rakor tersebut, inflasi di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis, Indeks Harga Konsumen (IHK) turun signifikan sebesar -2,66 persen pada minggu kedua Mei 2025, setelah sebelumnya tercatat 5,09 persen pada minggu pertama.
Pemkab Bengkalis akan segera menyusun langkah operasional percepatan pembentukan koperasi desa, termasuk pendampingan pengurus, pelatihan manajemen usaha, hingga integrasi sistem pemasaran digital. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat, Bengkalis optimis dapat menjaga inflasi tetap terkendali dan mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan tangguh.
