Medan, (Antarariau.com) - Penghitungan cepat atau quick count pilpres menurut pengamat politik Universitas Sumatera Utara Prof Dr Suwardi Lubis membingungkan masyarakat.
"Perolehan suara yang dikeluarkan beberapa lembaga survey berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sehingga membuat para pendukung kedua pasangan capres dan cawapres bertanya-tanya," kata Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Suwardi Lubis di Medan, Jumat.
Menurut dia, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lembaga survei sebaiknya tidak lagi mengeluarkan perolehan suara melalui quick count.
"Hal ini dilakukan adalah untuk kepentingan secara nasional, dan menghindari tidak terjadinya kesalahpahaman bagi pendukung kedua pasangan capres dan cawapres tersebut," ucap Suwardi.
Dia mengingatkan perolehan suara yang dikeluarkan lembaga survei bukan hasil suara yang resmi atau yang sah dari hasil Pilpres 9 Juli 2014.
"Masyarakat harus dapat mengetahuinya secara jelas, sehingga tidak terjadi kecurigaan mengenai hasil perolehan suara Pilpres yang dikeluarkan quick count tersebut," ucap staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) USU itu.
Suwardi menambahkan, bahwa penghitungan perolehan suara pada Pilpres itu hanya diakui berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat secara berjenjang.
Berita Lainnya
Pengamat: Khofifah dinilai lebih punya modal jaringan politik ketimbang Risma
29 April 2024 14:52 WIB
Pengamat menilai PKB akan perkuat politik islam dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
26 April 2024 13:49 WIB
Pengamat: Koalisi besar bertujuan untuk muluskan pemerintahan Prabowo
25 April 2024 13:09 WIB
Pengamat sebut biaya hidup tinggi jadi faktor menurunnya jumlah pendatang
18 April 2024 12:46 WIB
Peluang Ridwan Kamil lebih besar di Jabar daripada Jakarta
11 April 2024 23:27 WIB
Pengamat minta pemerintah untuk arahkan pemudik motor pakai kapal laut
01 April 2024 15:35 WIB
Pengamat yakin transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo berjalan mulus
20 March 2024 12:13 WIB
Pengamat sebut rekonsiliasi seluruh parpol jalan terbaik untuk membangun bangsa
16 March 2024 16:02 WIB