Bangladesh dukung surat perintah penangkapan kepala militer Myanmar oleh ICC

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, ICC

Bangladesh dukung surat perintah penangkapan kepala militer Myanmar oleh ICC

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Senin (27/3/2023). (ANTARA/Xinhua/Myo Kyaw Soe/am.)

Dhaka (ANTARA) - Pemerintah Bangladesh menyebut penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, sebagai langkah "signifikan" menuju keadilan atas kekejaman yang dilakukan terhadap minoritas yang teraniaya di negara Asia Tenggara tersebut.

Khalilur Rahman, perwakilan tinggi urusan Rohingya dari pemerintah sementara Bangladesh, mengatakan kepada Anadolu bahwa langkah ini “merupakan upaya menuju keadilan dan akuntabilitas.”

Pada Rabu (27/11), Jaksa utama Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan, mengajukan permintaan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin militer Myanmar atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya.

Jaksa ICC, Karim Khan, menuduh Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk deportasi dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan di Myanmar dan sebagian Bangladesh dari 25 Agustus hingga 31 Desember 2017.

Menurut ICC, kekerasan tersebut menyebabkan lebih dari satu juta etnis Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, sebagian besar melarikan diri ke Bangladesh.

Penyelidikan ICC yang dimulai pada 2019 melibatkan angkatan bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, bersama kepolisian nasional, pasukan penjaga perbatasan, dan warga non-Rohingya dalam dugaan kejahatan tersebut, ungkap Khan dalam pernyataan resminya pada Rabu.

Sementara itu, Shamsud Douza, komisaris tambahan urusan pengungsi, bantuan, dan repatriasi pemerintah Bangladesh, mengatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut telah membawa krisis Rohingya kembali menjadi sorotan global.

Min Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar yang dikenal dengan nama Tatmadaw, telah menjabat sebagai penguasa militer negara tersebut sejak merebut kekuasaan pada 2021.

Pemerintah Myanmar secara konsisten membantah tuduhan genosida, dengan alasan bahwa operasi militer mereka ditujukan kepada kelompok pemberontak Rohingya yang terlibat dalam serangan.

Baca juga: Sandera wanita tewas akibat serangan Israel

Baca juga: Zelenskyy sebut Ukraina akan kalah bila Amerika Serikat hentikan bantuan militer


Sumber : Anadolu